.webp)
Rekomendasi pencarian dana bantuan stimulan untuk korban terdampak gempa bumi di Cianjur dihentikan sementara. Hal itu dipicu maraknya aksi percaloan dan proses pencarian dana bantuan yang tidak sesuai aturan.
Pemberhentian surat rekomendasi itu tertuang dalam surat yang diterbitkan Satgas Perbantuan TNI usai melakukan rapat bersama BPBD Cianjur dan pihak perbankan.
Dalam surat itu dijelaskan, pemberhentian surat rekomendasi disebabkan adanya kasus pencairan dana bantuan stimulan tanpa melalui aturan yang berlaku dan tengah diproses hukum. Selain itu, diduga juga terdapat penyalahgunaan rekomendasi yang dikeluarkan PPK BPBD Kabupaten Cianjur sehingga sudah lebih dari seratus warga korban Rusak Berat terkena pungutan liar oleh Oknum tertentu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bupati Cianjur Herman Suherman, mengatakan keputusan yang diambil berdasarkan hasil rapat itu hanya terkait surat rekomendasi untuk pencairan. Sedangkan bagi penerima bantuan yang sudah mendapatkan surat rekomendasi, proses pencairannya masih berjalan.
"Proses pencairannya tetap berjalan. Hanya terkait surat rekomendasi yang akan diterbitkan bakal dievaluasi untuk mencegah praktik percaloan oleh oknum tidak bertanggungjawab," ungkap Herman, Sabtu (24/6/2023).
Herman mengatakan Pemkab akan melakukan evaluasi kepada BPBD untuk tidak sembarangan mengeluarkan surat rekomendasi, terlebih pada pihak yang bukan penerima asli dari bantuan tersebut.
Namun, dia juga meminta pihak perbankan untuk turut melakukan evaluasi, agar praktik tersebut tidak terjadi sehingga berdampak pada penerima bantuan lain.
"Kalau bukan penerimanya langsung, atau memang keluarganya yang tercantum dalam kartu keluarga tidak akan dikeluarkan surat rekomendasinya, untuk mencegah praktik percaloan. Kami juga akan komunikasi dengan perbankan, supaya internal mereka juga dievaluasi," tegasnya.
Dia menegaskan permasalahan tersebut akan segera diselesaikan supaya tidak mengganggu proses pencairan bantuan di Cianjur yang dinilai sudah lebih cepat dari daerah terdampak gempa di wilayah lainnya.
"Kami juga minta bantuan pada masyarakat untuk tidak percaya dengan calo, supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Ikuti aturan, prosedur, dan antrean yang berlaku," pungkasnya.
(dir/dir)
