.webp)
Chairman PT CT Corp Chairul Tanjung meminta agar pembangunan negeri harus berpedoman dengan perekonomian yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat bisa merasakan dampak pembangunan secara merata.
"Membangun negeri dengan perekonomian yang berkeadilan, membangun negeri kita semua tahu tapi bagaimana supaya negeri terbangun tapi seluruh rakyatnya merasa mendapatkan hak yang sama dalam menikmati kue pembangunan itu," kata Chairul Tanjung dalam rapat kerja Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Indonesia (APPDI) di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Kamis (15/6/2023).
Pria yang akrab disapa CT ini menerangkan, penerimaan pajak negara tahun 2023 ini diprediksi meningkat mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun. Meski meningkat namun tax ratio justru masih relatif kecil, hanya di angka 12%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penerimaan negara dari pajak secara nasional tahun ini akan menembus Rp 2.000 triliun. Tetapi persentase tax ratio kita relatif masih kecil, kita pernah mencapai angka 12 persen dulu tapi sekarang trennya relatif kecil," ungkapnya.
"Negara yang sudah maju tax ratio-nya 14-16 persen jadi kita masih punya PR khususnya di institusi pajak secara nasional untuk meningkatkan pendapatan dari pajak," lanjutnya.
CT juga memaparkan soal pergeseran alokasi anggaran gegara pandemi COVID-19 mulai dari anggaran pendidikan yang turun karena dananya diprioritaskan untuk anggaran penanganan COVID-19, hingga anggaran kesehatan yang naik.
"Insfratruktur juga naik karena kita tahu pak Jokowi sangat memprioritaskan pembangunan insfratruktur, sehingga anggaran insfratruktur cukup besar presentasenya," paparnya.
Masih kata CT, saat ini angka pengangguran relatif menueun menurut data statistik. Tapi dia tak yakin jika pengangguran benar-benar berkurang. Menurutnya penghitungan angka pengangguran dilakukan tidak pas.
"Kalau anak membantu orang tua dihitung tidak menganggur, kalau dia nyambi-nyambi dihitung tidak menganggur," kata CT.
Karena itu, CT meminta agar angka statistik tidak dijadikan landasan utama untuk mengukur rasa keadilan di masyarakat. Menurutnya untuk mengetahui pasti keadilan, harus dilakukan dengan cara turun langsung melihat realita di lapangan.
"Jadi saya ingatkan agar jangan tergantung pada angka statistik, betul dipakai untuk mengukur tapi tidak bisa mengukur rasa keadilan. Dia bisa mengukur karena angka parameternya bisa dibuat, tapi tidak bisa mengukur rasa keadilan. Angka statistik harus dilihat tapi dilihat juga masyarakat yang dikelola ini mendapat perlakuan adil," tandasnya.
(bba/dir)
