.webp)
Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Indonesia (APPDI) menggelar rapat kerja untuk membahas transformasi digital dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah. Rapat kerja ini dihadiri kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dari seluruh Indonesia.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung menjadi pembicara utama dalam agenda rapat kerja APPDI yang digelar di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Kamis (15/6/2023).
"Ini aspirasi transformasi digital ya, ada dua hal dimana pembicara utama itu Pak Chairul Tanjung dan Pak Ridwan Kamil. Pak Chairul Tanjung mengatakan idealisme dan pragmatisme kaitannya dengan potensi pendapatan," kata Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik yang sekaligus menjabat sebagai Ketua APPDI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dedi menerangkan, untuk mencapai target pendapatan diperlukan penguatan reformasi birokrasi yang salah satu caranya adalah dengan transformasi digital. Hal itu juga telah dilakukan Bapenda Jabar dan terbukti mampu meningkatkan nilai pendapatan dari pajak kendaraan.
"Kita lihat perkembangan tren pembayaran non tunai ini naik terus dari 2021 ke 2022 dari Rp 500 miliar ke Rp 679 miliar, berarti ada peningkatan untuk mulai kita go digital. Itu harapan kita selain mengedepankan pertumbuhan ekonomi harus didorong inovasi," jelasnya.
Selain itu, Dedi juga mengungkapkan jika peningkatan pemasukan untuk pendapatan asli daerah (PAD) mesti dilakukan mengingat anggaran APBD maupun APBN yang dimiliki, hanya mampu menjangkau 20% pembangunan di Jabar.
"Makanya perlu siasat lainnya. Ini yang perlu penguatan dan harus disampaikan kepada asosiasi pengelola pendapatan se-Indonesia bagaimana kita bisa mengakselerasi itu dan memberi kepuasan kepada pelanggan lewat digitalisasi," ujar Dedi.
Dedi Taufik juga bicara soal potensi pendapatan yang bakal hilang pada tahun 2025 nanti. Menurutnya ada sekitar Rp 1,8 triliun pendapatan yang nantinya tidak lagi dikelola oleh Pemprov Jabar. Karena itu, upaya untuk mencari potensi pendapatan lainnya mesti dilakukan.
"Selain bicara potensi lost di 2025 kita akan kehilangan kurang lebih untuk APBD Jabar Rp 1,8 triliun tidak dikelola oleh provinsi, tapi melalui option PKB dan BBNKB. Untuk itu kita harus cari potensi pendapatan di pajak air, pajak rokok dan bahan bakar," tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan, tranformasi digital telah memberikan bukti untuk meningkatkan pendapatan daerah. Bahkan dia menyebut, pajak kendaraan yang dikelola Bapenda naik hingga tiga kali lipat.
"Kemudian melakukan digitalisasi, selama lima tahun jabar dengan going digital itu pendapatan daerah dari pajak kendaraan naik tiga kali lipat ya. Dengan berbagai pintu-pintu digital, pintu-pintu point of payment," ungkap Ridwan Kamil.
"Kemudian kita harapkan dan Jawa Barat PAD-nya sudah lebih besar porsinya untuk APBD, menandakan fiskal kita ini sangat sehat, dan terus tahun 2023-2024 kita akan fokus belanja itu sudah saya atur ke pengaspalan jalan yang selama ini tertunda," sambung dia.
Ridwan Kamil pun memberikan tips kepada daerah lain di Indonesia untuk pembangunan suatu daerah. Menurutnya daerah saat ini tidak lagi mesti mengandalkan anggaran dari APBD, namun juga bisa dari sektor lain seperti CSR hingga obligasi daerah.
"Saya bilang membangun daerah itu jangan selalu APBD saja, ada delapan pintu yang saya terangkan, dari pinjaman daerah, CSR yang harus dikejar, obligasi daerah, dana umat untuk kegiatan sosial, kalau semuanya meminta ke APBD segala urusan, nggak cukup," ujarnya.
"Karena APBD itu maksimal hanya 20 persen dari 100 persen kemampuan pembangunan," imbuhnya.
(bba/mso)
