.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersengketa dengan Yayasan Margasatwa Tamansari terkait kepemilikan lahan Kebun Binatang Bandung.
Dalam sengketa ini, gugatan pihak yayasan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung kalah, begit upun di tingkat Pengadialan Tinggi (PT) juga kalah. Saat ini, pihak yayasan sudah melakukan kasasi, namun hasil kasasi belum keluar.
Sementara itu, Pemkot Bandung memberi tenggat waktu hingga akhir Bulan Juli agar pengelola segera keluar dari bunbin, jika tidak Pemkot Bandung akan menyegel bunbin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di samping polemik antara pemkot dan yayasan, ada ratusan satwa di Kebun Binatang Bandung yang harus diperhatikan. Jangan sampai, karena ada polemik ini keberlangsungan hidup satwa terancam.
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat sudah melakukan kajian, terkait keselamatan satwa di bunbin.
"Sesuai tupoksi, kami tentunya akan fokus pada hal menyangkut keselamatan dan kesejahteraan satwa, sebagaimana kebun binatang sebagai Lembaga Konservasi Umum yang mendapatkan izinnya dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang memiliki fungsi utama sebagai tempat pengembangbiakan terkontrol dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya," kata Humas BBKSDA Jabar Eri Mildranaya via pesan singkat, Kamis (15/6/2023).
"Maka kami akan fokus pada keselamatan satwa liar tersebut, memastikan pihak-pihak terkait patuh terhadap peraturan dan perundangan yang mengatur keselamatan satwa tersebut," tambahnya.
Dalam hal ini, BBKSDA Jabar juga sudah melakukan pertemuan dengan Pemkot Bandung dan menyampaikan akan pentingnya keselamatan satwa di tengah sengketa lahan ini.
"BBKSDA Jawa Barat hadir dalam pertemuan tersebut dan menyampaikan pesan pentingnya memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan satwa," tuturnya.
Di samping sengketa antara Pemkot Bandung dan Yayasan, BBKSDA Jabar akan fokus pada keselamatan satwa yang ada di bunbin.
"Intinya, konsentrasi kita pada satwa, konflik hukum diantara pihak merupakan ranah hukum yg putusannya tentu akan dihargai BBKSDA Jabar, namun demikian para pihak bersengketa pun agar mematuhi pula peraturan perundangan lain yg menjamin keselamatan dan kesejahteraan satwa," pungkasnya.
(wip/yum)
