.webp)
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Majalengka diingatkan tidak terlibat politik praktis jelang Pemilu 2024. Bupati Majalengka Karna Sobahi meminta, ASN agar bekerja netral sebagai abdi negara.
Karna berharap, ASN di Majalengka tetap fokus pada kualitas kinerjanya dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelayan publik meski menghadapi Pemilu serentak 2024.
"Menghadapi Pilkada, Pileg dan Pilpres, saya harapkan kondusif lah. Kasihan sama rakyat, rakyat kita sudah aman dan nyaman dengan kondisi seperti ini," kata Karna belum lama ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karna mewanti-wanti ASN dilarang terlibat politik praktis dan harus netral bukan tanpa alasan. Peringatan tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. "ASN itu tidak boleh berpolitik, tidak boleh!," tegas Karna.
Selain itu, pada sisa masa jabatannya Karna juga kembali merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Majalengka. Karna melakukan mutasi sebanyak 45 pejabat.
Para pejabat tersebut terdiri dari eselon II, eselon III dan eselon IV. Mutasi tersebut, kata Karna, dipastikan bukan untuk kepentingan politik nanti.
Mutasi dicanangkan untuk percepatan realisasi janji politik dirinya dengan Tarsono D Mardiana sebagai Bupati dan Wakil Bupati Majalengka.
"Menjelang akhir masa jabatan, saya mengajak kepada teman-teman OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk membuat percontohan seperti pelari. Semakin dekat kepada finish, semakin kuat lari supaya finish-nya bisa dicapai dalam tempo yang cepat dan tepat," ujar dia.
"Saya sudah minta kepada OPD, kita tinggal menghitung bulan. Oleh karena itu program-program pembangunan harus segera diselesaikan. Kita punya dua agenda penting, pertama (pembangunan) Hutan Kota di Pasar Lawas, terus CSR Pertamina yang pembangunan gedung serbaguna di GGM," sambungnya.
Karna tidak mau ambil pusing jika ada yang menuding mutasi pejabat Pemkab Majalengka dicanangkan untuk kepentingan politik. Menurutnya, ia hanya ingin fokus berbenah wajah Majalengka pada sisa masa jabatannya.
"Sehingga di akhir masa jabatan saya, saya bisa mempersembahkan kepada masyarakat adalah ruang-ruang publik yang bisa menggilas kekumuhan Kabupaten Majalengka. Tadi saya menitipkan kepada Kadis Parbud, jangan biarkan ruang publik yang sudah kita bangun dengan harga mahal dan menjadi tempat nyaman untuk rakyat menjadi kumuh," ucap dia.
