.webp)
Polemik di tubuh DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu berbuntut adanya calon legislatif untuk Pemilu 2024 yang berpotensi mundur. Pengurus anyar pun menyatakan masih membuka keran untuk pendaftaran pengganti bacaleg tersebut.
Sekadar diketahui, puluhan kader NasDem Indramayu mundur massal buntut kekecewaan kepada partai tersebut karena eks Ketua DPD Nasdem Indramayu Husen Ibrahim mengklaim diminta uang Rp 3,5 miliar agar bisa menempati nomor urut 2 dalam daftar caleg dari daerah pemilihan Jabar VIII.
Sekretaris DPD NasDem Indramayu, Sri Wahyuni Herman mengatakan pihaknya memastikan polemik itu tidak mempengaruhi proses pencalonan bacaleg pada Pemilu 2024 nanti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mengingat waktu pendaftaran bacaleg berakhir pada akhir Juni 2023, maka konsentrasi kami setelah menerima SK adalah untuk melakukan tracking dan evaluasi terhadap bacaleg yang masih kosong yang sebagian pindah gerbong," katanya, Rabu (14/6/2023).
Upaya konfirmasi dan klasifikasi pun bakal mereka tempuh terhadap para bacaleg yang mengajukan mundur. Sebab, pihaknya meyakini masih ada beberapa kader masih ingin mengikuti kontestasi politik melalui Partai NasDem.
Sri mengatakan saat ini masih ada 50 hingga 60 persen kader atau bacaleg yang tetap bertahan. "Ada sekitar 60 persen. Dan kita sudah memiliki pengganti, kita hanya butuh mengisi sekitar 10 bacaleg lagi dari total 50 bacaleg yang sudah diserahkan ke KPUD Indramayu," katanya.
Setelah mundurnya Husen Ibrahim sebagai Ketua DPD NasDem Indramayu, saat ini Ade Sudrajat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD NasDem Indramayu.
Sebelumnya, Partai NasDem menepis mentah-mentah tuduhan soal jual beli nomor urut yang diungkapkan oleh eks ketua DPD NasDem Kabupaten Indramayu, Husein Ibrahim. NasDem menegaskan partainya sejak awal berkomitmen pada prinsip politik tanpa mahar.
Ketua DPW NasDem Jawa Barat Saan Mustopa membantah soal pernyataan Husen Ibrahim yang diminta menyetor uang Rp 3,5 miliar agar bisa menempati nomor urut 2 dalam daftar caleg dari daerah pemilihan Jabar VIII.
Saan mengatakan Partai NasDem sejak awal sudah mengedepankan prinsip politik tanpa mahar. Hal itu bahkan sudah berjalan sejak Pemilu 2014.
"Ini sudah menjadi kebijakan DPP dan sudah diterapkan di 2 kali pemilu, 2014-2019 dan sekarang Pemilu ketiga, kita terapkan lagi dan konsisten sampai kapanpun Partai Nasdem ada," kata Saan saat jumpa pers di Kantor DPW Nasdem Jabar, Selasa (13/6/2023).
"Jadi saya tegaskan NasDem akan konsisten untuk mewujudkan politik tanpa mahar karena komitmennya kita ingin memperbaiki kondisi politik kita, jadi kita ingin mengembalikan kepercayaan publik kepada partai sbg pilar utama demokrasi," lanjut Saan.
Saan juga mengungkapkan tidak banyak kader partai besutan Surya Paloh di Indramayu yang mundur seperti apa yang diisukan. Menurutnya hanya beberapa orang saja yang memang mundur dari kepengurusan partai maupun sebagai bacaleg.
"Itukan ada yang mundur tapi tidak seperti yang disampaikan, pengurus tidak semua mundur karena masih ada juga bendahara beberapa struktur, caleg mundur semua tidak juga, caleg masih banyak lebih dari 50% tetap bertahan dan kita pun sudah menyiapkan untuk pengganti berikutnya," tegasnya.
