.webp)
Polda Jawa Barat mulai merancang skema pengamanan jelang gelaran Pemilu 2024 mendatang. Pemetaan dilakukan untuk mengantisipasi potensi sekecil apapun potensi yang bisa mengganggu jalannya pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.
Kapolda Jabar Irjen Akhmad Wiyagus mengatakan, situasi Pemilu 2024 di Jawa Barat begitu kompleks. Jabar menjadi daerah dengan jumlah pemilih terbanyak se-Indonesia yang menurutnya nanti akan menjadi sorotan nasional.
"Sekompleks apapun persoalan pemilu tentu ada solusinya. Resep mujarab atas permasalahan yang kompleks adalah kolaborasi yang kuat dengan mengesampingkan ego sektoral," kata Akhmad Wiyagus dalam keterangannya, Rabu (31/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun menegaskan jajarannya siap disiagakan selama 24 jam mendampingi penyelenggara pemilu. Ia mengharapkan penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, memberikan informasi untuk pengambilan kebijakan ke depan.
"Kami membutuhkan informasi yang banyak dari KPU dan Bawaslu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengamanan pemilu," tuturnya.
Apresiasi pun disampaikan Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok. Ia mendukung langkah kepolisian untuk mulai memetakan potensi gangguan yang akan muncul pada Pemilu 2024 mendatang.
"Kami paham pemilu kali ini tantangannya sangat kompleks. Karena itu butuh kolaborasi yang kuat," katanya saat menerima kunjungan kerja Kapolda Jabar di kantornya.
Ali pun mengungkap, jumlah pemilih di Jabar diproyeksikan mencapai 35,5 juta orang. Jumlah ini naik drastis dibanding Pemilu 2019. Sementara untuk jumlah TP mencapai 140 ribu yang tersebar di 27 kabupaten/kota.
"Dengan kondisi ini tentunya kami sangat membutuhkan dukungan personel polisi agar tugas-tugas kami bisa berjalan sesuai tahapan sehingga pemilu berjalan aman dan lancar," tutur dia.
Rifqi mengatakan, pengalaman Pemilu 2019 menjadi pegangan penting bagi KPU untuk menghadapi Pemilu 2024. Dengan sistem pemilu yang tidak berubah dan jumlah DPT yang bertambah, kata dia, tentu membutuhkan penangan yang lebih maksimal di lapangan.
"Sistem penghitungan ada perubahan, semoga tidak ada lagi korban meninggal dunia dari para petugas kami di lapangan seperti 2019," ucapnya.
Setelah di KPU, Akhmad Wiyagus juga menyempatkan diri berkunjung ke kantor Bawaslu Jabar. Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan menyatakan langkah Kapolda bisa memotivasi kerja-kerja petugas Bawaslu di daerah.
Baca juga: Uu Belum Mau Berpisah dengan Ridwan Kamil |
"Kawan-kawan (Bawaslu) di daerah merasa tenang karena selalu dilibatkan saat Pak Kapolda melakukan kunjungan kerja. Ini jadi penyemangat kami," ujar dia.
Abdullah mengatakan, sampai saat ini sudah tercatat 60 perkara yang masuk. Namun demikian, dari jumlah tersebut belum ada yang masuk dalam kategori pelanggaran pidana pemilu.
"Hanya sebatas pelanggaran etik. Seperti perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS)," pungkasnya.
(ral/dir)
