.webp)
Kondisi TPA Sarimukti, di daerah Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai sudah tak representatif menampung kiriman ribuan ton sampah dari wilayah Bandung Raya. Ancaman longsor di depan mata.
Selain dihadapkan pada masalah over capacity, ancaman yang mengintai terutama para pekerja di area pembuangan yakni tingginya gunungan sampah di zona yang masih aktif.
Koordinator Pengelola TPA Sarimukti, Riswanto mengatakan ketinggian gunungan sampah di zona aktif mencapai lima meter dari permukaan tanah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ketinggian (gunungan sampah) di zona yang sudah tidak aktif itu bahkan ada yang sampai 10 meter. Padahal idealnya itu memang hanya 5 meter saja ketinggiannya," ujar Riswanto saat dihubungi, Rabu (10/5/2023).
Riswanto mengatakan risiko yang timbul dari tingginya gunungan sampah yakni longsor. Terlebih jika hujan deras mengguyur karena kondisi tanah juga ada yang labil.
"Risikonya yang dengan tingginya gunungan sampah itu memang rawan terjadi longsor kalau turun hujan. Kemudian kan di bawahnya itu mungkin kondisinya labil," kata Riswanto.
Guna meminimalisir risiko terjadinya longsor itu, pihaknya melakukan upaya antisipasi di antaranya menentukan arah dorongan sampah yang tepat agar tumpukan sampah tidak terlalu tinggi dan melebihi batas.
"Harus ditata lagi dan kita antisipasi supaya tidak longsor. Arahnya kita perbaiki supaya nggak membahayakan, jadi kita dorong ke barat supaya rata," ucap Riswanto.
Riswanto mengatakan kapasitas tampung TPA Sarimukti memang sudah overload. Setiap harinya, ada sekitar 2.000 ton kiriman sampah. Sebagai jalan keluarnya, Pemprov Jabar sebagai pengelola TPA Sarimukti bakal menambah luar area pembuangan.
"Nah untuk zona baru atau zona 5 ini luasnya 10 ribu hektare, tapi belum bisa dibuka. Jadi sekarang mengoptimalkan dulu 3 zona yang ada," kata Riswanto.
Saat ini pihaknya hanya memfungsikan tiga zona untuk menampung sampah se-Bandung Raya, yakni zona 2, 3, dan 4 dengan luas keseluruhan mencapai 25 hektare.
"Zona baru di sebelah timur belum bisa dibuka karena perlu anggaran untuk pembukaan jalan buat manuver kendaraan, terus penebangan jati. Kendalanya memang teknis di lapangan," tutur Riswanto.
(dir/dir)
