.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali menyabet predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Hal ini berdasar penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.
Predikat WTP kali ini bukan pertama kalinya. Terhitung sudah tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2016 kota yang dijuluki Kota Hujan ini mempertahankan prestasi dengan nilai 81,24 persen.
Secara simbolis penyerahan buku LHP LKPD diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Paula Henry Simatupang kepada Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin, didampingi Kepala Sub Auditorat Jabar III Kriesthian Widyantoro. Penyerahan dilakukan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (9/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usai menerima buku LHP LKPD, Bima Arya mengaku bersyukur dengan perolehan 7 kali WTP nilai laporan tertinggi. Namun, ia tetap berprinsip selama 60 hari ke depan bakal mengkoordinasikan tindak lanjut untuk perbaikan sistem selanjutnya.
"Walaupun sudah WTP, perbaikan itu tidak boleh berhenti. Terutama tentang penatausahaan aset," kata dia.
Bima juga menyampaikan ada perbedaan pada penilaian BPK tahun ini, yakni BPK jauh lebih detail dan lebih memberikan atensi terhadap tahapan-tahapannya.
"Karena bagi kami semuanya tidak hanya sesuai dengan standar akutansi. Ini lebih bagi kami agar pagar-pagar pengaman kepala daerah karena ada masalah kultur, kebiasan, dan sistem," ujarnya.
Makna WTP dalam 'kacamata' Bima cukup penting. Baginya, predikat ini menjadi pagar pengaman bagi semua agar setiap APBD dan setiap rupiah betul-betul terasa manfaatnya oleh rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin juga turut mengucapkan rasa syukur dan bangga sebagai warga Bogor sekaligus wakil rakyat.
Ia berharap prestasi ini dapat jadi cerminan para pejabat setempat untuk dapat melayani masyarakat dengan baik.
"Mudah-mudahan ini adalah cerminan dari wali kota bersama dengan seluruh ASN memberikan pelayanan terbaik bagi warganya," kata Jenal.
Dia juga mengingatkan agar WTP jangan menjadi tolak ukur utama ketika laporan akutansi keuangan sudah dilaporkan semua. Justru WTP harus jadi pemacu agar lebih semangat mempertahankan apa yang sudah dicapai.
"Jadi kalau peribahasanya jangan terhanyut dengan nilai WTP. WTP belum tentu tidak ada masalah, belum tentu tidak ada kesalahan administrasi dan masih banyak kekurangan, terutama masalah aset. Semua tadi 9 kota/kabupaten yang tadi dinilai, masalah aset menjadi hot issue dan variabel itu tidak hanya dari internal saja, dari eksternal pun berpengaruh. Pergantian kepala daerah pun berpengaruh, penelusurannya pun harus mendetail, termasuk sertifikasi aset, kita tidak bisa berdiri sendiri, butuh kerja sama stakeholder yang lain," ujar Jenal.
