Massa di Sukabumi Minta APBD yang Digerogoti 'Tikus' Diusut

Ratusan orang yang menamakan diri Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP) saling dorong dengan polisi di gerbang utama Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (4/5/2023).

Kedatangan massa meminta anggota DPRD menelisik setiap anggaran yang terindikasi 'dimainkan' pejabat dinas. Massa yang menunggu perwakilan DPRD, kesal karena mereka tidak kunjung ditemui.

"Kedatangan kami ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi kami kepada wakil rakyat. Kalau sampai mereka tidak datang, ke mana kami harus mengadu. Kami percaya kepada wakil rakyat yang masih punya hati nurani yang berani menegakkan keadilan di negara ini," kata Ketua FPP Friady Mahyuzar kepada detikJabar.

Friady mengatakan pihaknya menemukan indikasi permainan sejumlah oknum terhadap pengelolaan APBD, terutama di Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan.

"Tuntutannya, kami menduga banyak tikus-tikus atau oknum yang memainkan APBD. Kami menganalogikan mereka ini tikus pemakan kue APBD, makanya kami minta DPRD beserta Bupati beserta kepala SKPD-nya untuk melakukan tindakan tegas oknum-oknum ASN seperti itu, terutama di Dinkes dan Dinas Pariwisata," beber Friady.

Friady juga menyebut ada oknum yang bermain proyek. Sehingga ia meminta PPATK turun dan memeriksa rekening para oknum tersebut. Friady mengaku siap buka-bukaan siapa saja oknum tersebut nantinya.

Dilihat detikJabar, hingga sekitar pukil 11.10 WIB, massa membentangkan spanduk yang meminta PPATK untuk datang. Situasi massa sempat memanas karena perwakilan DPRD tidak kunjung datang menemui mereka.

"Kami meminta pihak berwenang, khususnya DPRD selaku pengewasan di dinas yang di kabupaten sukabumi. Jangan lemah, jangan membiarkan dengan adanya dugaan-dugaan oknum ASN yang bermain proyek, karena jelas bunyi undang-undang bahwa ASN itu tidak boleh bermain proyek. Makanya kami meminta, PPATK untuk datang," pungkasnya.

Bakal Rapat Dengar Pendapat

Di sela aksi, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara menemui massa. Pantauan detikJabar, seluruh peserta aksi yang datang spontan mengajak Yudha duduk bersila di dekat gerbang gedung wakil rakyat tersebut. Perwakilan massa FPP sempat menyuarakan tuntuan mereka.

Setelah sekitar 15 menit, Yudha mengajak massa aksi untuk masuk ke ruang pertemuan dan membahas tuntutan yang ingin disampaikan oleh FPP.

"Hari ini FPP membawa sejumlah isu, di antaranya adalah Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan, saya rasa bagi kami DPRD menerima aksi, menerima aspirasi itu sesuatu yang memang hari ke hari kerja kita seperti itu," ungkap Yudha, Kamis (4/5/2023).

Yudha mengatakan, ia sudah menghubungi sejumlah OPD yang terkait dalam isu yang dibawa massa aksi untuk melakukan audensi secara terbuka terkait tuntutan massa.

"Kita sudah mengundang OPD terkait yang tadi disebutkan untuk kita diskusi di dalam, kita juga ingin tahu pertanyaan pertanyaan dari masyarakat ini harus bisa di jawab secara sempurna dan nantinya DPRD akan membawa hal ini ke agenda kerja DPRD dalam rangka tupoksi pengawasan," ujarnya.

Namun pihak FPP terlihat kecewa, ketidakhadiran Kadis Pariwisata, Sigit Widarmadi membuat mereka enggan untuk melanjutkan proses audensi yang digelar.

"Tadi terima aksi, aksi dimasukan ke dalam untuk di audensikan ternyata FPP kecewa karena kepala dinas nya tidak ada yang hadir. Mereka hanya perwakilan, jadi mengambil keputusan kita semua sepakat untuk dilaksanakan besok hari dengan konsepnya itu rapat dengar pendapat," jelas Yudha.

"Komisi IV pun nanti akan hadir seluruh anggota DPRD nya untuk nantinya kita ingin tahu kira-kira seperti apa sih yang dipertanyakan oleh FPP ini. Jadi hari ini rapatnya di tunda maupun di pending tapi besok akan di gelar setelah rapat paripurna di DPRD Kabupaten Sukabumi," tambah Yudha.

Sementara itu, Friady Mahyuzar ketua FPP mengaku kecewa dengan kehadiran perwakilan dinas. Ia berharap kepala dinas hadir untuk ikut mendengarkan tuntutan mereka.

"Tuntutannya belum secara utuh di sampaikan, cuma kami melihat ada beberapa point yang berupa angka, ada beberapa point yang berupa program-program," kata Friady.

Friady juga mengapresiasi pihak DPRD yang sudah memberikan waktu untuk memfasilitasi aspirasi mereka.

"Jadi bagus kalau memang di tunda, karena kita khawatir nantinya akan terjadi sebuah debat yang kurang elok, debat yang kurang pas, jadi perlu ada pimpinannya yang bisa menjawab apa yang di pertanyakan," pungkasnya.