Pemkot Bandung berupaya menangani permasalahan sampah akibat kendala operasional di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti. Salah satunya menyiapkan Cicabe sebagai TPA darurat.
Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Dinas Pekerjaan Umum mulai bergerak menggali lahan di Cicabe.
Pantauan detikJabar, Senin (1/5/2023), lahan yang telah bertuliskan Ex TPA Cicabe tersebut tengah dilakukan penggalian. Terdapat setidaknya empat alat berat yang diturunkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) di lahan milik Pemkot Bandung itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, meskipun sampah Kota Bandung belum disalurkan ke lahan yang disebut memiliki luas 3,9 hektare itu, tumpukan tanah galian sudah menimbulkan bau yang kurang sedap.
"Galian ini isinya sampah sisa dari tahun 2005. Tadinya kan Leuwigajah longsor, jadi sampah dari kota di bawa kesini selama 3 bulan, terus distop lagi. Dulu kesepakatan dengan warga juga udah nggak ada lagi pembuangan ke sini," kata Ketua RT 06 RW 14 Cicabe, Dadang.
Terlihat banyak sisa plastik, karung, botol kemasan yang tidak bisa terurai dari 18 tahun yang lalu masih menumpuk. Janji Pemerintah untuk tidak lagi menjadikan lahan tersebut sebagai TPA pun harus ditarik kembali.
Sebelumnya dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Dudi Prayudi, bahwa lahan yang akan dijadikan TPA darurat bakal digali 20 lubang dengan ukuran 5 meter x 5 meter dengan kedalaman 6 meter.
Nantinya, TPA Cicabe dapat memuat 3000 meter kubik atau setara dengan penumpukan sampah yang menumpuk di 55 TPS atau sekitar 724 Ton sampah.
Namun rupanya Dadang mengaku bahwa dirinya juga terkejut dan belum melakukan sosialisasi ke warga soal hal ini. Pasalnya ia baru diberi informasi oleh pejabat daerah setempat pada Jumat malam.
Akibatnya, hingga hari ini ia dan ketua RW setempat mendapat protes besar-besaran dari warga. Sebab sosialisasi belum merata namun penggalian sudah dilakukan.
"Saya kan sebagai pengurus setempat, kebetulan ada sampah darurat di sini juga warga belum dikasih tahu. Makanya ini kan ngedadak karena ini program pemerintah juga, tapi saya juga bingung ngejelasin ke warga juga gitu," ungkapnya.
"Saya juga dengernya Jumat jam setengah 10 malam, bingung juga terus ke warga gimana. Mereka dateng ke rumah, telepon, gitu ngeluhnya bau, banyak lalat, ngaruh ke saluran pernafasan juga. Apalagi ini di bawah kan Komplek City Garden, ini (TPA Cicabe) nggak jauh dari permukiman," keluhnya.
![]() |
Ia mengaku menghargai dan mendukung sepenuhnya program pemerintah, namun menurutnya langkah yang terburu-buru dirasa kurang tepat. Sebab, sudah sepatutnya warga memperoleh sosialisasi terlebih dahulu meskipun tanah ini memang milik Pemkot. Mengingat kawasan ini cukup dekat dengan permukiman.
"Tanah pemkot iya, tapi biasanya ini dijadikan kebun jadi ditanam pohon-pohon. Sudah jadi tempat anak-anak bermain juga. Ini juga penjelasan sosialisasi ke warga gimana, baru hari ini tadi rapat RW 03 dan RW 14, tapi nggak tahu juga gimana. Bukan satu RW kalau keberatan, RW 3, 15, 6, 7, 14 juga nggak setuju. Banyak, karena kalau di sini digali terus udara ke mana gitu pasti bau," ujar Dadang.
Ia pun membandingkan dengan pembuangan sampah di lahan yang sama pada tahun 2005. Menurutnya, warga lebih bisa menerima karena sudah ada sosialisasi sebelum galian dilakukan, padahal kondisinya sama-sama darurat.
"Kalau dulu mah sebelum datang alat berat sudah ke warga dulu sosialisasi. Pak Dada Rosada, Pak Awan Gumelar, blusukan sosialisasi warga ke kampung, kalau lebih dari 3 bulan warga nyetop. Nah ini ngomongnya kemarin kalau TPA Sarimukti lancar terus berhenti, kalau 2-3 bulan belum lancar gimana," katanya.
"Ini saya bukan untuk menghambat program Pemerintah karena kalau di pengurusan harus berbakti ke pemerintah. Tapi di sisi lain gimana warga, beliau-beliau mah nggak tahu sampai kemarin warga ke rumah RT RW," tambah Dadang.
Sementara dihubungi detikJabar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Dudy Prayudi menjelaskan sosialisasi sudah dilakukan. Namun ia tak tahu jika ada hambatan sosialisasi ke tingkat bawah.
"Kalau kami kan saat ini sedang melakukan penggalian dan belum ada pembuangan. Masalah ke masyarakat sudah ditangani camat dan lurah, sesuai arahan Plh. Jadi sudah sosialisasi, tapi memang bagaimana ke bawahnya bukan ranah saya ya," katanya.
Ia sendiri belum bisa menjelaskan kira-kira kapan pembuangan akan dimulai dan dihentikan, pasalnya hingga kini TPA Sarimukti masih mengalami kendala.
"Yang jelas kita sesegera mungkin aja ya, sampahnya kan nggak bisa distop. Jadi untuk sementara kita mempercepat proses. Sampai sekarang belum proses pembuangan, masih penggalian dan perbaikan jalan karena sudah lama tidak pernah dipergunakan. Penggalian ini kan butuh waktu, kalau sudah siap kita lakukan pembuangan," ucap Dudy menjelaskan.
(aau/orb)