.webp)
Pemerintah Kota Bandung siapkan tempat pembuangan akhir (TPA) darurat dengan mereaktivasi TPA Cicabe imbas dari operasional TPA Sarimukti yang mengalami hambatan.
Anggota DPRD Kota Bandung Fraksi PKS Yudi Cahyadi mengatakan, aktivasi TPA Cicabe merupakan langkah darurat yang harus dilakukan Pemkot Bandung untuk menangani sampah.
"Ini sifatnya darurat, memang harus ada solusi yang dilakukan salah satu opsinya dengan mereaktivasi eks TPA Cicabe karena dibiarkan terus tiap hari 1.500 ton tuh Kota Bandung, kalau semakin lama, semakin lama bebannya semakin berat," kata Yudi via sambungan telepon, Senin (1/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yudi menilai, reaktivasi ini merupakan langkah positif yang dilakukan Pemkot Bandung. Namun Pemkot harus sosialisasikan reaktivasi ini secara masif kepada masyarakat.
"Sehingga opsi untuk reaktivasi eks TPA Ciabe sangat memungkinkan, tinggal bagaimana Pemkot kemudian bisa sosialisasikan informasi yang memadai, edukasi masyarakat terkait akses untuk reaktivasi eks TPA Ciabe," ungkapnya.
Menurut Yudi juga, Pemkot memiliki opsi lain yakni berencana berkoordinasi dengan Kabupaten Bandung yang dapat digunakan sebagai TPA sementara, sebelum TPA Sarimukti kembali optimal penanganannya.
Sorotan Program Kang Pisman
Pemkot Bandung memiliki Program Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan (Kang Pisman), seperti apa penilaian dewan terkait program tersebut?
"Kang Pisman ini secara program akan panjang, tapi ini akan merubah kultur masyarakat dan kita tidak bisa selesaikan masalah sampah ini secara instan, karena sampah ini kedepan semakin banyak, kalau tidak dipilih dari sumber kita punya permasalahan sampah lebih besar," jelas Yudi.
Pihaknya meminta Pemkot Bandung agar terus menggenjot program ini dan tidak kendor dalam mensosialisasikan kepada masyarakat.
"Kami dari DPRD dorong tetap program Kang Pisman ini mesti digenjot, meskipun efektivitasntanya hanya dapat mengurangi sampah per ton dalam sehari, tapi kalau ini dilakukan secara masif dan masyarakat diberi insentif san disinsentif program ini, karena sudah ada dalam perda pengelolaan sampah," tuturnya.
Disingung apakah program ini berjalan dengan baik, Yudi sebut berjalan namun kedepan harus didukung dengan anggaran yang lebih besar dari saat ini.
"Di sebagian tempat berjalan, belum didukung secara masif dari sisi anggaran, karena anggaran untuk pengelolaan sampah dari sumber masih cukup minim, kemarin saja untuk kegiatan sosialisasi, edukasi, penyuluhan hanya dianggarkan Rp 600-800 juta pertahun, padahal kalau kita mau masifkan perlu anggaran lebih dari itu," pungkasnya.
(wip/tey)
