DPRD Segera Konsolidasi dengan Plh Wali Kota Bandung

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung harus tetap fokus menjalankan tugasnya, meskipun kemarin sempat dibuat terkejut dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat tiga pejabat Pemkot Bandung.

Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengatakan pihaknya akan mengupayakan konsolidasi demi menjaga pelayanan kota Bandung tetap kondusif.

"Ya dengan (Plh Wali Kota Bandung) Pak Ema (Sumarna) akan ada upaya konsolidasi OPD dan Pak Ema untuk memberi arahan, agar pelayanan publik tidak terpengaruh. Sehingga tetap berjalan seperti biasa bahkan makin memotivasi agar pak Ema juga tidak terganggu sedikitpun," kata Tedy dihubungi detikJabar Selasa (18/4/2023).

Ia mengatakan untuk saat ini, DPRD menunggu agenda pembahasan laporan keterangan dan fokus pada permasalahan yang ada. Salah satu yang belum terpenuhi janji Wali Kota, yakni sertifikasi tempat ibadah.

"Kami sedang menunggu sidang pembahasan laporan keterangan pertama dengan Wali Kota tahun 2022 yang lalu. Kami beserta seluruh OPD tetap siap ketika diundang terkait laporan capaian 2022. Kemudian dalam janji Wali Kota ada beberapa yang belum tercapai seperti sertifikasi tempat ibadah, kami berharap agar bisa segera tercapai," ujarnya.

Secara khusus, Tedy melihat ada beberapa hal yang jadi 'PR' besar bagi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung. Sehingga ia mengharap agar tidak terjadi demotivasi dalam tubuh OPD.

"Kemudian capaian penanganan titik kemacetan, pengurangan titik kemacetan. Walaupun ini yang jadi masalah Kadisnya nggak ada ya, tapi saya yakin Pak Ema akan tunjuk pejabat sementara karena ini salah satu yang dikeluhkan masyarakat. Dan ini dari Dishub harus bisa membuktikan kinerjanya, dengan rekayasa jalan atau cara lainnya," ucapnya.

Masih kata Tedy, ia berharap Dishub Kota Bandung mampu mempersiapkan yang terbaik untuk bersinergi dalam rancangan Bus Rapid Transit (BRT).

"Jadi semoga bisa jadi motivasi, justru harus bekerja lebih baik. Termasuk tranformasi transportasi, yang akan bersinergi dengan Provinsi Jawa Barat dalam Bus Rapid Transit (BRT). Seperti yang sudah direncanakan Gubernur Jawa Barat beberapa waktu yang lalu ada BRT direncanakan 17 rute," kata Tedy menutup percakapan.