.webp)
Kasus korupsi pejabat publik seolah tak berkesudahan. Diduga, maraknya perilaku koruptif yang dilakukan pejabat publik dikarenakan kesalahan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar Ono Surono mengatakan hal ini terjadi karena sistem demokrasi Tanah Air sudah terlalu liberal dan cenderung kebablasan.
"Harusnya kita menikmati sistem demokrasi Pancasila, tapi saat ini kita menggunakan sistem demokrasi yang sangat liberal, sangat bebas," kata Ono dalam keterangan tertulis, Selasa (18/4/2023)
Ono menjelaskan demokrasi liberal yang sangat bebas berdampak terhadap sistem politik di Indonesia. Sebab, seseorang akan rela mengeluarkan banyak uang untuk bisa menjadi pejabat publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Siapa yang punya uang dia yang menang, dan konsekuensinya cost politik bagi siapa pun yang menjadi pejabat politik akan besar," kata dia.
Disinggung terkait kasus yang menjerat Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Ono mengaku prihatin. Untuk itu, ia mengingatkan para pejabat publik harus memiliki integritas dan komitmen tidak melakukan korupsi.
"Khususnya dari PDI Perjuangan untuk tidak mempunyai niat, tidak mencoba sesuatu yang melanggar hukum, yang berdampak kepada kerugian negara, masyarakat dan siapa pun," tegas Ono.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan CCTV dan ISP (Internet Service Provider) layanan digital Bandung Smart City pada Tahun Anggaran (TA) 2022-2023.
Penangkapan Yana Mulyana semakin menambah panjang deretan pejabat publik yang melakukan korupsi, setelah sebelumnya KPK menangkap Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.
(fhs/ega)
