.webp)
Permohonan pelaksanaan salat Idulfitri atau Id di Lapangan Merdeka, Kota Sukabumi menjadi polemik. Surat itu dilayangkan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Sukabumi, kemudian ditolak Pemkot Sukabumi.
Surat permohonan salat Id yang ditolak itu kemudian menyebar di jagat maya. Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah kemudian merespons. PP Muhammadiyah menganggap negara merenggut hak kebebasan beragama. Harusnya, negara menjamin rakyatnya untuk bisa beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.
PP Muhammadiyah juga menyoroti penolakan pelaksanaan di Lapangan Mataram, Pekalongan. Muhammadiyah memang menetapkan Idulfitri jatuh pada 21 April 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah Kota Pekalongan, sekarang Kota Sukabumi? Setelah itu mana lagi?" kata Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengawali pernyataannya dalam keterangan pers, Senin (17/4/2023).
"Dalam sistem negara Pancasila, pemerintah tidak memiliki kewenangan mengatur wilayah ibadah mahdlah seperti awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Pemerintah sebagai penyelenggara negara justru berkewajiban menjamin kemerdekaan warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya," ujar Mu'ti.
Setelah PP Muhammdiyah mencek-mencak dengan keputusan Pemkot Sukabumi yang menolak pelaksaan salat Id di Lapang Merdeka, Wali Kota Sukabumi Achmad Fagmi langsung merespons. Pemkot Sukabumi menggelar pertemuan dengan Pimpinan Dewan Muhammadiyah. Pertemuan dilakukan di Balai Kota Sukabumi secara tertutup.
"Kita agak kaget sebenarnya dengan berita yang menjadi viral dan menjadi liar informasinya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi," kata Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi kepada awak media, Senin (17/4/2023).
Bantahan Walkot Sukabumi
Orang nomor satu di Kota Sukabumi itu kemudian menceritakan soal polemik salat Id di Lapangan Merdeka. Ia membantah disebut sebagai pihak yang menolak. Awalnya, PD Muhammadiyah berkirim surat permohonan izin untuk melaksanakan salat Idul Fitri di Lapang Merdeka. Tak lama kemudian, surat itu dibalas oleh Pemda sesuai dengan surat yang tersebar di media sosial.
"Dalam surat yang saya balas sebagaimana yang sudah beredar, tidak ada penolakan kepada Muhammadiyah. Jadi surat yang kami balas itu bahwa kami, pemerintah daerah akan melaksanakan salat Idul Fitri di Lapang Merdeka menunggu ketetapan dari pemerintah," ujarnya.
Pada 12 April lalu, Fahmi mengaku pengurus daerah dan pemkot sudah sepakat untuk pelaksanaan salat Id bagi Muhammadiyah di Jalan Syamsudin. Menurutnya, silaturahmi itu berlangsung baik dan menunjukkan keakraban serta kekerabatan antar kedua belah pihak. Fahmi mengaku heran ketika muncul narasi penolakan.
Fahmi memastikan pemda bakal menerbitkan izin untuk penggunaan Lapangan Merdeka, jika Muhammdiyah bersikukuh. "Kalaupun memang tetap akan menggunakan Lapang Merdeka, kami sebagaimana arahan dari kementerian agama Pak Menag menyampaikan kepada kepala daerah untuk memberikan dukungan kepada mereka dalam kegiatan Idul Fitri, kalau memang akhirnya akan menggunakan Lapdek," ucapnya.
Respons Muhammadiyah
Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi Ade Rahmatullah mengaku kaget. Ia tak menampik awalnya berencana menggunakan Lapangan Merdeka, namun rencana bergeser untuk menggunakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi (Ummi).
"Saya kaget ada berita seperti ini padahal berdasarkan kesepakatan kami saat audien bahkan Pak Wali ingin memfasilitasi. Hanya memang Pak Wali menyampaikan beliau menunggu waktu sampai ada keputusan dari pemerintah tentang pelaksanaan salat Idul Fitri," kata Ade.
"Beliau menginisiasi bahwa Jalan Syamsudin akan ditutup untuk memfasilitasi salat Id di kampus dan depan jalan. Karena nampaknya sebagian jalan akan dipakai untuk jemaah yang datang terakhir," uca Ade menambahkan.
Ade kemudian menjelaskan soal duduk perkara polemik yang mencuat hingga jadi sorotan publik. "Saya dan saudara-saudara saya juga turut merasa kaget. Berita itu sampai kepada saya di jam 10.00 tadi, saya kaget ada berita seperti ini padahal berdasarkan kesepakatan kami saat audiens bahkan Pak Wali ingin memfasilitasi. Hanya memang Pak Wali menyampaikan beliau menunggu waktu sampai ada keputusan dari pemerintah tentang pelaksanaan salat Idul Fitri," kata Ade.
Lebih lanjut, Jalan Syamsudin menjadi opsi yang ditawarkan oleh Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi kepada PDM. Jalan tersebut, kata dia, akan ditutup sementara waktu untuk memfasilitasi Muhammadiyah yang melaksanakan salat Id di kampus dan sebagian jalan.
"Insyaallah permasalahan ini kami anggap sudah selesai dan kami sebetulnya setelah bertemu dengan beliau juga kami sudah mempersiapkan di (kampus) Ummi untuk salat Id. Penggunaan boleh jadi karena ini banyak, nampaknya sebagian jalan akan dipakai untuk yang terakhir datang," ujarnya.
Dia menegaskan, lokasi salat Id akan tetap dilaksanakan di kampus Ummi. Pihaknya juga tetap akan menggunakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi (Ummi) untuk melaksanakan salat Idul Fitri. "Sesuai plan B (Jalan Syamsudin depan kampus Ummi) nggak elok, itu sesuai dengan hasil rapat. Kita tidak ada masalah dengan Pak Wali Kota bahwa berita-berita yang viral bukan berasal dari yang resmi, bukan hasil rapat di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi. Ketika kita berbeda juga dari dulu di Ummi kok," kata Ade.
