Menerka Efek Domino Usai Walkot Bandung Ditangkap KPK

Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Usai ditangkap, diyakini bakal ada efek domino akibat kejadian itu.

KPK sendiri sudah menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai tersangka kasus pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet di wilayah Bandung dalam program Bandung Smart City. Selain itu KPK juga menetapkan dua pejabat Dishub Kota Bandung yakni Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan dan Sekdishub Kota Bandung Khairul Rijal.

Agar roda pemerintahan Kota Bandung tidak terhambat, harus ada yang mengisi kekosongan wali kota yang saat ini terjerat kasus hukum. Pakar Politik Unpad Firman Manan mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menunjuk Sekda Kota Bandung Ema Sumarna sebagai Plh Wali Kota Bandung.

"Tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan, pelayanan publik harus jalan, apalagi ini jelang Lebaran, harus banyak hal yang difokuskan Saya pikir penunjukan Plh Pak Ema oleh Gubernur suatu yang seharusnya dilakukan, walaupun Plh punya keterbatasan karena Plh tidak bisa ambil kebijakan strategis," kata Firman via sambungan telepon, Minggu (16/4/2023).

Selain itu, menurut Firman dibutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus dilakukan. "Supporting dari provinsi dan pusat (dibutuhkan) karena bagaimana pun Pemkot Bandung sekarang dalam kondisi tidak normal, perlu ada supervisi yang lebih optimal, kemudian secara maksimal dan pemerintah lebih atas punya kewajiban untuk membackup,' ungkapnya.

Disingung apa yang harus dilakukan oleh Ema saat ini, Firman menyebut Ema harus langsung bekerja dan pimpin birokrasi secara maksimal. "Normatif sebetulnya, melaksanakan dan menjalankan tugas dari pejabat definitif berhalangan yang saat ini Kang Yana bisa disebut berhalangan karena belum diberhentikan sementara, karena itu dilakukan setelah ada dakwaan," tuturnya.

Apalagi menurut Firman saat ini Pemkot Bandung sedang dihadapkan penanganan mudik dan Lebaran 2023. "Ada skla prioritas, karena ini dekati Lebaran. Satu soal mudik, kalau mudik di Kota Bandung (tidak berdampak) karena arus keluar (bakal terjadi) kemacetannya, apalagi ini yang kena kasus pejabat Dishub, makannya ini harus jadi prioritas. Juga soal menyangkut aspek ekonomi, misal ada kenaikan harga dan kebutuhan pokok, ktu perlu ada perhatian ya, jangan ada kenaikan harga tinggi, kesulitan dan kelangkaan barang ya," jelasnya.

Tantantangan Berat Plh Wali Kota Bandung

Firman menerangkan, bukan soal birokrasi yang jadi tantangan Ema Sumarna usai didaulat jadi Plh. Tapi yang bakal jadi tantangan bagi Ema yakni soal psikologis ASN lainnya.

"Psikologis (ASN lain) bagaimana pimpinan tertinggi, apalagi kasus korupsi dan ada rekan sejawatnya yang terkena. Ini secara psikologi akan buat suasana kerja bisa jadi tidak optimal, bagaimana Plh harus jaga ritme bahwa birokrasi harus bekerja yang terbaik jangan sampai menjadi ragu dan terhalang karena ada beban sikologi," tuturnya.

Firman menyebut, bakal terjadi keragu-raguan bagi pimpinan OPD atau sekelas kepala dinas dan hal itu yang harus diatasi oleh Ema. "Bisa begitu, bisa jadi khawatir ambil keputusan atau terlibat hal-hal lain, apalagi yang kena pimpinan yang setiap hari berkerja bareng," tuturnya.

"Menurut saya harus dikelola oleh Pak Ema sebagai Plh, misalnya ada pejabat lain dipanggil sebagai saksi atau KPK kemudian hadir di Pemkot, itu bisa jadi ganggu psikologis walaupun belum tentu kasusnya merembet, kan tidak. Itu harus dikelola, sudah tugas Pak Ema," ujarnya.

Sebagai Plh Wali Kota Bandung Ema juga harus mengembalikan suasana kerja yang baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat. "Ini tantangan Pak ema, harus kembalikan suasana jadi bagus, menurut saya tantangan, selain administratif birokrasi, itu udah biasa, tapi soal sikologi OPD penting," pungkasnya.

Elektabilitas Gerindra Tak Akan Terganggu

Sementara itu, akibat kasus ini, diyakini tak akan berdampak besar pada Partai Gerindra di Kota Bandung. Sebab Yana dianggap tak cukup identik dengan Gerindra.

"By data dari beberapa survei di Kota Bandung tidak ada asosiasi terlalu kuat antara Kang Yana dengan Gerindra. Kita lakukan survei, dalam dua survei itu terlihat memang mengkonfirmsi tadi bahwa Kang Yana itu tidak diasosiasikan dengan Gerindra," kata Firman.

Dalam survei yang dilakukan Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) pada Desember, tahun 2022 lalu, Yana ada di nomor satu dan istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratya di nomor dua sebagai calon terbuat dalan Pilwalkot Bandung, namun hasil survei itu tak berdampak pada elektabilitas Gerindra.

"Misal di survei terakhir, nomor satu-dua Pak Yana dan Bu Atalia, tapi Gerindra tidak dapatkan dampak positif. Harusnya kan Gerindra jadi nomor satu, tapi nomor tiga setelah PKS dan PDIP," ungkap Firman.

Selain itu, Yana juga dalam kegiatannya jarang tampil menggunakan atribut Gerindra. Hal itulah yang membuat Yana tidak dapat diasosiasikan dengan Gerindra.

"Termasuk tidak tampil dengan atribut Gerindra sehingga dugaan saya warga tak asosiasikan Pak Yana dengan Gerindra. Harusnya tidak ada dampak signifikan negatif terhadap Gerindra," tambahnya.

"Jadi naik-turunnya Gerinda asosiasinya dengan Prabowo. Gerindra naik karena faktor Pak Prabowo, di nasional ada kenaikan. Menurut saya (kasus ini) tak ada pengaruh besar bagi Gerindra," tegasnya.

Seperti diketahui, sebelum Wali Kota Bandung Oded M Danial didampingi wakilnya Yana Mulyana, pasangan ini diusung oleh Partai PKS, Gerindra dan PBB.
Pasangan ini kalahkan pasangan Yossi Irianto-Aries Supriatna dan Nurul Arifin-Chairul Yaqin Hidayat dengan jumlah suara memperoleh 634.682 suara,