.webp)
DPC Partai Demokrat Kota Bandung mendatangi pengadilan untuk meminta perlindungan hukum. Upaya itu mereka lakukan setelah Kepala Staf Presiden (KSP) disebut mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Kepada wartawan, Ketua DPC Demokrat Kota Bandung Aan Andi Purnama menuding Moeldoko ingin mengkudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat. Apalagi, Demokrat baru saja memberikan rekomendasi untuk Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024.
"Kita PDC Demokrat Kota Bandung hadir ke sini terkait masalah pengajuan PK ke MA yang diajukan oleh Moeldoko. Kita ke sini ingin meminta perlindungan hukum kepada MA melalui PN Bandung," katanya di PN Bandung, Senin (3/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: AHY Ungkap Kriteria Cawapres Anies Baswedan |
Aan menyatakan, DPC Demokrat Kota Bandung menyerahkan dokumen kronologi upaya kudeta yang dilakukan Moeldoko. Demokrat juga menyerahkan salinan putusan MA yang memenangkan Demokrat di bawah kepemimpinan AHY.
"Kita sudah menyerahkan surat-surat terkait masalah kronologis kejadian dan kita juga menyampaikan kepada MA melalui PN bahwa tidak ada sedikit pun celah bagi begal partai Moeldoko untuk memenangkan di MA ini dan saya yakin MA akan profesional dan pasti akan memenangkan kami, kubu dari AHY untuk gugatan ini," tuturnya.
Dia mengatakan Demokrat Kota Bandung akan menjadi garda pertahanan agar Demokrat tak bisa direbut. Bahkan pihaknya membuat tembusan hingga ke Presiden.
"Kita juga memberikan tembusan kepada presiden, kepada Menkopolhukam dan kepada DPP, bahwa kita serius untuk mendampingi sampai kapanpun dan kami yakin MA akan profesional, tapi ini kan politis ya. Secara hukum kami yakin menang, tapi secara politis apapun bisa terjadi sehingga kita akan terus mengawal sampai akhir," ucapnya.
Aan juga menuding upaya PK ini dilakukan untuk menjegal Anies Baswedan sebagai calon Presiden. Sebab, PK diajukan Moeldoko sehari setelah Demokrat resmi mengusung Anies Baswedan.
"Begini, tanggal 2 (Maret 2023) kita mengumumkan bahwa Demokrat mengusung Anis-AHY, tanggal 3 (Maret 2023) PK masuk, ini politis dalam menjegal Anies Baswedan jadi presiden, karena Demokrat ini partai perubahan yang mengusung Anies," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Kepala Staf Presiden Moeldoko masih mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat. Dilansir dari detikNews, AHY menyebut ada pengajuan peninjauan kembali (PK) yang dilakukan oleh Moeldoko cs.
"Sebulan lalu tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan dokter hewan Jhoni Allen Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu," kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).
"Kali ini mereka mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung," imbuh AHY.
Gerak Demokrat Kabupaten Bandung
Partai Demokrat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui PN Bale Bandung. Hal tersebut dilakukan setelah adanya Peninjauan Kembali (PK) oleh KSP Moeldoko yang dinilai memenangkan Partai.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung, Saeful Bachri mengatakan kedatangannya di PN Bale Bandung sebagai respons dari adanya PK yang diajukan kubu KLB Moeldoko. Menurutnya hal tersebut harus segera direspons.
"PK ini perlu disikapi dengan kontra memori PK. Alhamdulillah DPP sudah mengajukan kontra memori PK nya. Kami seluruh jajaran DPC menyatakan bahwa kami tetap setia mendukung mas Ketum AHY adalah satu satunya ketua DPP Partai Demokrat yang Sah berdasarkan kongres pada tahun 2020," ujar Saeful, kepada awak media, Senin (3/3/2023).
Pihaknya mengaku saat ini telah kuat dalam masalah legal di Kemenkumham. Kemudian menurutnya saat ini telah sesuai dengan koridor organisasi.
"Namun dengan adanya PK ini tentu menggelitik buat kita. Karena kami harus berkonsentrasi dengan adanya reaksi PK ini. Kami melakukan melayangkan surat ketua MA RI, melalui PN Bale Bandung tentang perlindungan hukum dan keadilan bagi partai demokrat," katanya.
Saeful menilai ada sesuatu yang dicurigai dari adanya PK yang dilakukan KLB Moeldoko. Pasalnya hal tersebut dilakukan setelah pengumuman Partai Demokrat mendukung Anies Baswedan.
"PK ini diluncurkan satu hari setelah partai Demokrat menyatakan dukungan resmi ke Anies Baswedan. Jadi kami mencurigai ini ada upaya-upaya secara politis, menggembosi koalisi perubahan ini," tegasnya.
Dia menambahkan gerakan solidaritas tersebut dilakukan di seluruh DPC yang ada di Indonesia. Menurutnya saat ini Demokrat sberada di kepemimpinan AHY.
"Jadi kami mengantisipasi dengan kejadian tersebut melakukan gerakan solidaritas di seluruh Indonesia. Gerakan ini dilakukan di 514 DPC kabupaten kota se tanah air," pungkasnya.
(dir/dir)
