.webp)
Dalam rangkaian itu, Uu salah satunya mengunjungi pondok pesantren Sirojut Tholibin yang berada di Desa Tulungagung, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu. Silaturahmi itu dilakukan Uu untuk mengetahui pencapaian program pemerintah dari masyarakat. Termasuk memberikan bantuan kepada anak yatim dan santri salafiyah.
"Harapannya ada masyarakat yang terketuk memberikan bantuan kepada anak yatim dan santri salafiyah yang mungkin banyak anak yatim dan santri salafiyah yang butuh bantuan," kata Uu, Jumat (31/3/2023).
Di bulan Ramadan kali ini, Uu lebih mengedepankan kunjungan ke pondok pesantren yang berada di pelosok desa. Sebab, kata Uu, ponpes ini biasanya jarang tersentuh oleh program maupun kunjungan dari pemangku kebijakan atau pejabat.
Rencananya, selama Ramadan, Uu akan berkunjung ke 27 pondok pesantren di kota/kabupaten se Jabar. "Saya mungkin 27 kota/kabupaten ya dengan konsep seperti barusan. Saya sengaja datang ke kampung ( ke Lembur) tidak ke pesantren yang besar lainnya karena kalau yang itu sudah biasa, menteri datang ke situ, saya juga kalau hari biasa datang ke situ," ucap Uu.
Kunjungan nya di pondok pesantren Indramayu ini merupakan kunjungan yang ke 14 dalam kegiatan safari Ramadan. Ia mengaku banyak mendapat keluhan dan harapan dari para santri, termasuk soal bantuan.
Diakui Uu, bahwa perhatian kepada santri salafiyah yang ada di Jawa Barat masih cukup kurang. Mereka yang hanya belajar tentang pendidikan keagamaan di pondok pesantren tidak tersentuh oleh bantuan BOS dari pemerintah.
"Aspirasi dari mereka ingin ada bantuan beasiswa kepada santri salafiyah. Santri salafiyah ini adalah santri yang tidak sekolah yang belajar 12 pelajaran di pondok pesantren seperti tauhid, fiqih, tasawuf, hadits, nahwu sharaf. Mereka kan tidak mendapat bantuan bos dari pemerintah, sementara yang dapat itu adalah santri yang sambil sekolah bukan karena santri nya tapi karena sekolah nya," ucap Uu kepada detikJabar.
Selain itu, slogan pendidikan gratis yang digaungkan pemerintah dianggap Uu justru memperparah kondisi yang dialami ponpes salafiyah. Karena ponpes salafiyah berbeda dengan sekolah pada umumnya yang rerata berbagai operasionalnya dibantu oleh pemerintah.
Sehingga, slogan itu dinilai Uu memberatkan para kiyai atau pengasuh pondok pesantren. Sementara, bantuan dari pemerintah belum maksimal.
"Yang diperparah kata kiai, sekarang pemerintah menggelora-kan sekolah gratis. Kalau SD sampai SMA digratiskan wajar karena gurunya digaji negara, sarana dibantu oleh negara, siswa di kasih duit. Kalau santri kan sekarang seperti tadi saya sampaikan tidak ada. Boss biaya operasional santri salafiyah tidak ada," tegas Uu.
"Akhirnya sekarang kiai agak ripuh (repot), santri na teu malayar (nggak pada bayar) tidak mengeluarkan biaya karena slogan pendidikan gratis, oleh pemerintah belum maksimal diperhatikan nya," imbuhnya.
Dari kondisi itu, Uu menawarkan solusi, agar pemerintah kota/kabupaten dan provinsi untuk lebih memperhatikan melalui penguatan regulasi untuk memudahkan penyaluran bantuan kepada para santri salafiyah.
"Solusinya mohon kepada pemerintah kabupaten ataupun kami, di provinsi juga sedang diperjuangkan dengan adanya perda pesantren ada anggaran rutin kepada pondok pesantren di daerah, misalnya siswa yang tidak sekolah dapat bantuan sebulan atau setahun 500 ribu misalnya seperti itu," harapnya.
Dengan regulasi itu, ia juga berharap pondok pesantren yang ingin membangun ruang belajar atau sekolah bisa lebih mudah mendapatkan akses bantuan dari pemerintah. (mso/mso)
