.webp)
Aliansi Pencinta Alam Jabar berunjuk rasa di depan kantor Perum Perhutani Divre Jabar dan Banten di Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung. Aksi saling dorong hingga pagar kantor Perhutani roboh mewarnai unjuk rasa tersebut, Senin (13/3/2023).
Aliansi Pencinta Alam Jabar ini menuntut tentang kerusakan ekosistem bunga rawa di Ranca Upas, Rancabali, Kabupaten Bandung, akibat kegiatan motor trail. Demonstran membawa sejumlah spanduk. Salah satunya bertuliskan 'Selamatkan hutan bubarkan Perhutani'.
Unjuk rasa awalnya berjalan kondusif. Orasi dilakukan bergantian oleh demonstran. Bahkan, demonstran sempat menggelar teatrikal yang diiringi musik tradisional Sunda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usai teatrikal digelar, demonstran menuntut agar bisa bertemu dengan pejabat Perum Perhutani Divre Jabar dan Banten. Namun, pejabat tak kunjung menemui demonstran. Aksi saling dorong antara demonstran dan aparat yang menjaga pun tak terhindarkan.
Akibat ketegangan yang terjadi antara demonstran dan aparat itu, pagar pintu masuk Perum Perhutani Jabar dan Banten roboh. Dorong-dorongan ini tak berlangsung lama. Situasi kembali kondusif. Pejabat dari Perum Perhutani Divre Jabar dan Banten pun menemui demonstran.
Kepala Perum Perhutani Divre Jabar dan Banten Asep Dedi Mulyadi di hadapan demonstran mengaku siap beraudiensi. "Nanti perwakilan diskusi ya. Bisa di atas nanti," kata Asep saat menemui demonstran.
Sementara itu, demonstran menolak tawaran agar audiensi dilakukan melalui perwakilan. Mereka mendesak agar audensi bisa dilakukan oleh seluruh peserta aksi. Kesepakatan pun terjalin.
Sementara itu, Penanggung jawab Aliansi Pencinta Alam Jabar Dedi Kurniawan mengatakan ada lima tuntutan yang dibawa demonstran. Pertama adalah Mengecam segala bentuk pelanggaran kawasan hutan lindung di Jabar. Kemudian, mengecam seluruh aktivitas pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan di kawasan, seperti Ranca Upas dan sekitarnya.
"Mendesak Perhutani untuk melarang seluruh aktivitas offroad di hutan lindung di Jabar. Mendesak dan menuntut pertanggungjawaban panitia, pengelola, dan para pihak terkait kerusakan di Ranca Upas, untuk segera melakukan rehabilitasi. Dan, Mendesak aparat penegak hukum melakukan tindakan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," ucap Dedi.
(sud/yum)
