.webp)
Kasus meninggalnya ibu hamil usai ditolak dirawat di RSUD Ciereng, Subang, memantik perhatian banyak kalangan. Komisi V DPRD Jawa Barat yang membidangi urusan kesehatan pun turut menyampaikan tiga catatan agar insiden seperti ini tidak terulang.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan, belajar dari kasus Subang, rumah sakit (RS) di Jawa Barat harus punya layanan rujukan yang bisa diakses di manapun. Sebab menurutnya, hingga kini layanan rujukan RS masih bersifat manual dan mengharuskan pasien datang ke fasilitas kesehatan (faskes) tempat rujukan tersebut.
"Walaupun sudah ada, tapi ini belum dijalankan sistem rujukannya secara standar, semuanya masih manual. Orang harus datang ke lokasi, ketika penuh maka nggak bisa dirawat di tempat itu. Akhirnya harus cari tempat lain. Padahal waktu ini adalah detik-detik berharga. Kalau luput, bisa meninggal seperti apa yang terjadi di Subang ini," katanya saat dihubungi detikJabar, Rabu (8/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Catatan kedua, pria yang akrab disapa Gus Ahad ini mengakui kualitas RSUD di Jabar masih banyak keterbatasan. Mulai dari anggaran, fasilitas, alat kesehatan hingga SDM di kalangan dokter maupun perawatnya.
Karena faktor itu, banyak RSUD di Jabar kata dia, langsung mengambil keputusan tidak bisa mengambil tindakan apapun terhadap pasien yang datang terutama dalam kondisi gawat darurat. Padahal menurutnya, rumah sakit memiliki prosedur untuk mengambil tindakan penyelamatan bagi pasien.
"Padahal di rumah sakit itu ada prosedur darurat. Tapi akhirnya, di banyak rumah kalau ada kondisi begitu, enggak bisa keputusannya. Jadi yang berhadapan dengan potensi kehilangan nyawa, ini prosedurnya harus diperbaiki di semua rumah sakit di Jawa Barat," tuturnya.
Catatan terakhir yaitu tentang hospitality atau cara rumah sakit memperlakukan pasien yang datang. Politikus PKS ini tak menampik masih ada kesan RSUD di Jabar kerap kecut melayani pasien, terutama mereka yang menggunakan jalur BPJS Kesehatan atau penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan.
"Yang terakhir ini kita tidak bisa menutup mata dan telinga dengan kesan rumah sakit pemerintah itu ketus, tidak bersahabat, enggak serius memperhatikan masyarakat, apalagi yang datang lewat jalur BPJS dan PBI. Pada kondisi orang sakit, ini berat secara psikis dan emosional keluarganya terganggu. Maka memang, harus ada kelapangan hati dari para pelayannya di rumah sakit untuk bisa menghilangkan kesan seperti ini," bebernya.
Hadi mengungkap, pemerintah kabupaten/kota bisa mencontoh Pemprov Jabar dari segi pengelolaan layanan kesehatan di RSUD Al Ihsan. Kata dia, di rumah sakit tersebut, pemprov telah mengucurkan anggaran yang totalnya mencapai Rp 25 miliar untuk membantu pasien yang tidak tidak mampu untuk mengakses layanan kesehatan.
"Kemudian untuk mengurus SKTM (surat keterangan tidak mampu), itu diberi waktu 3x24 jam. Jadi tidak ada istilah pasien ditolak, atau bahkan ditahan karena nggak mampu bayar. Semuanya di Al Ihsan itu udah mudah dilakukan. Nah ini bisa dicontoh kabupaten/kota di Jawa Barat untuk perbaikan di bidang layanan kesehatan ke depannya," ucap Gus Ahad.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh juga meminta maaf atas insiden yang terjadi di RSUD Subang. Ia mengusulkan ke Pemprov Jabar, supaya membangun RSUD selevel Al Ikhsan di empat zona yaitu di wilayah timur, barat, utara, dan selatan agar bisa menjangkau masyarakat di bidang layanan kesehatan.
"Secara pribadi dan institusi, saya meminta maaf apabila dalam layanan kesehatan hingga saat ini belum optimal. Tentu ini menjadi cambuk dan jadi catatan penting. Ke depan, Pemprov Jabar harus membangun rumah sakit sekelas Al Ihsan yang tipe A agar agar pemenuhan ketersediaan pelayanan kesehatan ini mudah dijangkau sama masyarakat Jawa Barat," pungkasnya.
