.webp)
Kota Bandung menjadi salah satu daerah di Jawa Barat (Jabar) yang mendapatkan penilaian sangat baik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Bandung bakal terus tancap gas untuk mengevaluasi SPBE hingga jadi juara di Indonesia.
Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan implementasi SPBE itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35/2018 tentang SPBE. Hasil dari penilian pemerintah pusat, dikatakan Ema, KOta Bandung mendapatkan skor 3,61 atau kategori sangat baik.
"Di Jabar itu ada dua, kabupaten dan kota yang memiliki sangat baik, yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang," kata Ema saat ditemui detikJabar di acara rapat SPBE di kawasan Jalan Asia Afrika Bandung, Senin (6/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ema tak menampik Sumedang mendapatkan skor lebih tinggi dari Kota Bandung, yakni 3,8. Selisih 0,3 dengan Kota Bandung. Ema mengaku tak ngotot untuk mengejar skor. Namun, ia mendorong agar SPBE bisa implementatif. Sehingga, ukurannya adalah bisa dirasakan masyarakat.
"Kalau cuma kejar skor. Saya melihat indikator yang ada tidak terlalu sulit. tapi yang harus kita kejar itu adalah SPBE ini hadir dirasakan sebagai peningkatan kualitas layanan masyarakat. mungkin ujung-ujungnya kita akan ketemu dengan pelayanan ini semua terkunci dengan sistem," ucap Ema.
"Rakyat tak perlu datang ke kantor pemerintah, sudah bisa akses aplikasi di sana. Secara otomatis ada respons dalam bentuk produk yang diberikan dalam layanan publik itu. Sesuai dengan tugas fungsi masing masing," kata Ema menambahkan.
Ema mengatakan pelayanan KTP, akta kelahiran, hingga perizinan semua bisa online atau dalam jaringan (daring).
Rancang BSM Plus
Ema mengaku telah mengupayakan agar semua data bisa dijadikan satu, yakni Bandung Satu Data. Sehingga, semua layanan bisa akses dalam satu sistem.
Ema menyebut saat ini Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung (Cipta Bintar) Kota Bandung tengah menguatkan Bandung Smart Map (BSM) Plus.
"Sudah saya dorong betul, Perwal BSM Plus Maret ini harus jadi. Perwal ini semua pengelola dalam data satu padu. Bandung Satu Data akan hadir sebentar lagi. Layanan terkunci dalam data yang satu," kata Ema.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bandung Yayan A Brilyana mengatakan SBM Plus bisa juga digunakan untuk tata kelola kota hingga pelayanan pertanahan di Bandung. "Bisa juga soal perizinan," kata Yayan.
Yayan juga mengatakan saat ini sudah ada aplikasi Sadayana. Rumah besar aplikasi di Kota Bandung, dari layanan kependudukan hingga perizinan.
"Kita punya super apps, yakni Sadayana. Kami kumpulkan beragam aplikasi di sana, mulai dari layanan pendudukan, perizinan, mau lihat posisi kamar rumah sakit, stok darah, harga kebutuhan pokok di pasar secara real time, silakan download di aplikasi tersebut. Ini tim smart city yang rekomendasikan. Sebanyak 700 CCTV kita buka juga," papar Yayan.
Menuju Memuaskan
Menurutnya, untuk menuju level memuaskan perlu ada beberapa yang harus diperbaiki dari empat domain, tujuh aspek, dan 47 indikator.
"Karena SPBE itu utamanya layanan, porsi penilaiannya 50 persen. Hal yang harus diperbaiki domain management, domain tata kelola, dan domain kebijakan," ucap Yayan.
Ia menambahkan indikator yang masih menjadi kekurangan adalah sosialisasi. SPBE bukan hanya muatan lokal, tapi internasional. SPBE Kota Bandung berada di rangking 11.
"Semoga kita bisa dapat predikat sangat memuaskan di tahun 2023. Kalau layanan di kita ini bisa terintegrasi, masyarakat mendapatkan layanan yang baik, itu menjadi poin yang besar dari semua indikator. Bukan hal mustahil menurut saya," katanya.
Yayan mengatakan tata kelola pun harus diatur sedemikian rupa. Pun dengan implementasinya seperti data yang terintegrasi pun harus dibenahi lebih jauh. Sehingga masyarakat bisa memperoleh beragam informasi pelayanan publik.
"Pun pelayanan internal. Kita bisa tahu lokasi mana yang terdapat masyarakat miskin. Sehingga tidak tumpang tindih bantuan yang kita berikan," ucap Yayan.
(sud/yum)
