Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah merestui istrinya, Atalia Praratya untuk maju di Pilwalkot Bandung 2024. Atalia mengaku belum tergerak untuk terjun ke dunia politik. Kendati demikian, Atalia mengaku telah berkomunikasi dengan tiga partai politik (parpol).
Atalia memang menjadi salah satu tokoh potensial sebagai calon wali kota versi Indonesian Politics Reasearch & Consulting (IPRC). Kendati restu sudah dikantongi, Atali rupanya masih memepertimbangkannya. Termasuk soal restu dirinya untuk gabung ke parpol.
Istri orang nomor satu di Jabar itu mengaku masih ingin fokus mengurus keluarga. Ia mengaku mendapatkan tawaran untuk maju di Pilwalkot Bandung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Restu) udah sebetulnya. Kang Emil udah ngasih restu ke saya (maju Pilwalkot Bandung)," kata Atalia saat ditemui detikJabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (31/1/2023).
"Saya masih belum memutuskan, karena bagi saya keluarga harus nomor satu. Kemudian hati saya belum tergerak untuk masuk ke politik," ungkapnya.
Ridwan Kamil rupanya membebaskan Atalia untuk bisa memilih partai sebagai kendaraan politik. Seperti diketahui, Ridwan Kamil saat ini telah bergabung dengan Partai Golkar. Pintu untuk Atalia bergabung ke partai berlambang pohon beringin itu pun terbuka.
"Sebetulnya Kang Emil sendiri mendukung saya untuk kemudian memilih partai mana yang menjadi rumah bagi saya. Karena mungkin Kang Emil melihat potensi," kata Atalia menambahkan.
"Misalkan, Kang Emil pakai kuning saya pakai warna lain, kan jadi nggak lucu. Tapi kalau pun saya harus masuk kuning, maka pertimbangannya harus sangat matang sekali. Karena sejauh ini hati saya masih ke dunia sosial dan kemanusiaan," tutur Atalia menambahkan.
Jangan Buru-buru
Sementara itu, pengamat politik Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Muradi menyarankan agar Atlia tak terburu-buru masuk parpol. Atalia sejatinya masih bisa mengikuti jejak politik Ridwan Kamil, menjadi kepala daerah tanpa gabung partai.
Saat maju sebagai calon Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil belum menjadi kader partai. Jelang masa jabatannya berakhir, Ridwan Kamil mulai mantap memilih berpartai.
"Pertama walaupun masuk partai, etikanya ya tidak jauh beda dengan partainya RK (Ridwan Kamil). Yang kedua, kalau memang misalnya tidak terburu-buru, Atalia bisa mencalonkan diri sebagai calon independen," kata Muradi kepada detikJabar, Rabu (1/2/2023).
"Atau negosiasi dengan parpol. Jadi tidak perlu masuk ke parpol sebagai calon wali kota. Bisa ikuti jejak RK atau memilih jadi calon independen. Jadi kalau menurut saya, saran saya jangan buru-buru juga gabung parpol. Karena, secara etika khawatirnya berbeda (parpol dengan Ridwan Kamil). Karena, Golkar di Kota Bandung kan tidak terlalu bagus," ucap Muradi menambahkan.
Muradi pun menilai saat ini Atalia terkesan menunggu keputusan dan hasil Ridwan Kamil maju ke mana. Sebab, hal ini bisa memberi gambaran Atalia untuk menentukan langkah politiknya.
"Ini yang kelihatan kentara kan posisi Bu Atalia nempel dengan RK. risikonya Bu Atalia ada dibayang-bayang RK," ucap Muradi.
Ancaman Isu Dinasti
Muradi juga menyinggung soal isu dinasti politik yang bakal menerjang keluarga Ridwan Kamil. "Bisa jadi memungkinkan isunya bergerak ke itu juga (dinasti politik). Tapi, ini kan masih wacana," kata Muradi kepada detikJabar melalui sambungan telepon, Rabu (1/2/2023).
Lebih lanjut, Muradi menilai saat ini keputusan Atalia untuk berseragam partai politik (parpol) dan maju sebagai calon Wali Kota Bandung masih mempertimbangkan nasib Ridwan Kamil, baik di Pilpres maupun di Pilkada mendatang. Sebab, saat ini Ridwan Kamil belum memutuskan untuk maju di level nasional atau daerah .
"Kelihatannya menunggu hasil RK (Ridwan Kamil di tingkat nasional. Apakah dia capres atau cawapres, atau yang lain (Pilkada)," kata Muradi.
Selama ini, lanjut Muradi, ketokohan Atalia sebagai calon potensial untuk maju di Pilwalkot Bandung terbantu dengan sosok Ridwan Kamil.
"Terkesan mendompleng atau mengikuti suami, kelihatan posisi Atalia yang punya hubungan dengan pemimpin yang di atas. Memungkinkan sekali mengarah ke dinasti menurut saya. Sekali lagi saya bilang ini masih ada tahapan lainnya, Pilpres, Pileg dan Pilkada kemudian. Jadi masih menunggu dulu," ucap Muradi.
Respons Parpol
Sejumlah parpol di Kota Bandung merespons santai soal adanya restu Ridwan Kamil untuk Atalia di Pilwalkot Bandung. Salah satunya ditunjukan PKS.
PKS Kota Bandung mengapresiasi langkah Atalia dan restu Ridwan Kamil. PKS menilai hal tersebut terbilang positif karena banyak orang yang menunjukkan semangatnya untuk membangun Bandung. "Ya baguslah biar banyak pilihan," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono sembari tertawa saat berbincang dengan detikJabar.
"Kota Bandung itu disebut gede, tapi kecil. Disebut kecil, ya gede banget. Jadi harus berkolaborasi, tidak bisa sendirian. Pasti harus kolaborasi," ucap Iman.
Iman mengatakan kontestasi politik harus disikapi dengan positif. Ia tak menganggap hal ini sebagai kompetisi. Iman juga mengatakan keputusan tentang Pilwalkot Bandung 2024 ke depan bakal ditentukan oleh hasil Pileg.
Respons santai juga ditunjukan Partai Golkar. Golkar menilai Atalia yang mendapat restu Ridwan Kamil untuk maju di Pilwalkot Bandung adalah hal yang wajar dalam dunia politik. Namun, Golkar saat ini fokus pada kemenangan di Pileg dan Pilpres 2024.
"Ya itu hal yang wajar-wajar saja. Tetapi kepastiannya setelah nanti diputuskan oleh DPP tentunya. Saat ini kita sedang fokus untuk memenangkan Pileg dan Pilpres," kata Ketua DPRD Partai Golkar Edwin Senjaya.
Sementara itu, PDI Perjuangan juga merepons. PDI Perjuangan juga mengaku santai. Selain itu, PDI Perjuangan menyinggung soal kemampuan pemimpin yang layak.
"Nggak papa. Bagi PDI Perjuangan mah santai. PDI Perjuangan punya kader-kader terbaik. Kemudian, hari ini kan masih penjajakan, santai," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Achmad Nugraha.
Politikus yang akrab disapa Ahnug itu mengatakan negara dan daerah sejatinya harus dipimpin oleh tokoh yang memiliki kualitas, bukan tokoh yang mengandalkan popularitas.
"Harusnya calon itu yang betul-betul berkualitas. Bukan soal popularitas. Pemimpin yang paham tentang rakyatnya, tahu tentang rakyatnya. Memainkan popularitas untuk mengangkat elektabilitas, termasuk elektabilitas parpol ya yang jadi korban rakyat," ucap Ahnug yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bandung itu.
Ahnug berharap masyarakat bisa cerdas dalam memilih pemimpin. Memilih pemimpin tak hanya berpatokan pada indikator suka, atau tidak suka. Tetapi, lanjut dia, memilih pemimpin itu harus berdasarkan pada kapasitas dan kemampuannya.
"Kemampuan memimpin, negarawan, mengurus rakyat, dan lainnya. Termasuk kemampuan mau untuk berdekatan dengan rakyat. Kalau hanya polesan make up politik, kasihan rakyatnya. Orisinal saja, nggak pakai make up politik apa-apa," katanya.
(sud/tey)