Pemprov Jabar Sewa Mobil Listrik Rp 9 M, Pakar ITB: Urgensinya Apa?

22 unit mobil listrik yang diperuntukkan bagi 18 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) disewa Pemprov Jabar. Puluhan mobil listrik itu disewa dengan dana Rp 9 miliar dan telah didatangkan pada Rabu (1/2) kemarin.

Seperti apa tanggapan Pakar Transportasi ITB Sony Sulaksono? Sony mengatakan, pengadaan 22 unit mobil listrik itu urgensinya tidak jelas.

"Urgensinya tidak jelas, untuk apa, apakah untuk (kurangi) polusi, apakah untuk mengkonversikan BBM dengan mobil listrik," ujar Sony saat dihubungi detikJabar, Kamis (2/2/2023).

"Tapi kalau memang karena polusi sebenarnya kurang tepat, karena masalah perkotaan adalah masalah kemacetan bukan masalah polusi. Masalah konversi juga kurang tepat, karena kemacetan tidak bisa disesuaikan dengan penyediaan energi," tambah Sony.

Selain itu, Sony menyebut infrastruktur untuk menunjang mobil listrik di Jabar belum siap.

"Kalau kita kaitkan dengan itu, kita infrastrukturnya belum siap. Apalagi teknologi baterainya, kalau ada kerusakan akan impor karena di sini belum ada bengkel-bengkel yang bisa perbaiki baterai," ujarnya.

Apalagi, kata Sony, menurut karakteristik mobil listrik di Indonesia belum diketahui. "Kita gak tahu andalan mobil listrik di Indonesia, apakah bisa lewati banjir, kualitas perawatannya, apalagi jalan di Indonesia dan charging-nya berbeda-beda," ucapnya.

Sony menilai, lebih baik kalau Pemprov Jabar memiliki kelebihan uang digunakan untuk menyejahterakan masyarakat.

"Kalau pemerintah Jawa Barat punya uang, lebih baik digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan angkutan umum," ucapnya.

Sony juga mengatakan, mobil dinas yang ada di OPD-OPD kondisinya pasti masih bagus-bagus. "Mobil dinas sudah ada, mobil dinas yang ada masih bagus, masih layak, masih bisa beroperasi," uajrnya.