.webp)
Pengamat politik Universitas Padjajaran (Unpad) Firman Manan mengatakan pengangaran tersebut pasti menimbulkan riuh dari masyarakat. Sehingga masyarakat selalu mempunyai pandangan yang berseberangan.
"Cuma memang hal-hal seperti ini sering memicu sentimentil negatif dari publik," ujar Firman kepada detikJabar, Rabu (25/1/2023).
Menurutnya saat ini publik selalu menginginkan pemimpin yang merakyat. Maka tak heran jika informasi seperti itu selalu ramai menjadi perbincangan.
"Memang biasanya publik saat ini teh pengen melihat pemimpin itu yang merakyat, yang sederhana, tidak berlebihan. Termasuk dalam hal-hal seperti ini, fasilitas-fasilitas yang melekat," katanya.
Ia memandang soal pakaian dinas dan adat itu harus diperjelas penggunaan anggaran tersebut. Sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya.
"Ini kan sebetulnya perlu diperjelas, apakah anggaran sebesar itu untuk seluruh anggota DPRD atau untuk pimpinan. Kalau untuk seluruh kan sebetulnya tidak terlalu besar," jelasnya.
Firman mengungkapkan saat ini masih dalam kondisi transisi peningkatan ekonomi. Sehingga masyarakat saat ini kaget menerima informasi tersebut.
"Sehingga kadang kala kan rakyat ini masih perbaikan ekonomi, kok kemudian ada pengeluaran sebesar itu. Jadi kalau ada sentimen negatif atau reaksi dari publik ini kan wajar. Ini kan selalu terjadi di berbagai daerah. Makanya yang penting itu adalah komunikasi publik," ucapnya.
"Bagaimana anggota dewan atau melalui sekretariat memberikan penjelasan kepada masyarakat. Besaran ini tuh penggunaannya untuk apa, karena itu menurut saya yang penting dilakukan," tambahnya.
"Makanya termasuk penggunaan anggaran itu harus transparan. Kalau tidak, ya akan memicu reaksi publik. Apalagi sekarang kan sangat mudah mengakses hal-hal seperti ini, melalui media sosial," tegasnya.
Firman menuturkan pejabat publik harus bisa menerima berbagai persepsi masyarakat. Sehingga ketika ada sentimen dari publik, itu adalah konsekuensi yang harus diterima.
"Memang persepsi publik kan gak bisa dipermasalahkan. Para pejabat publik harus sadar dihadapkan dengan persepsi publik yang ingin pejabat itu tampil sederhana, merakyat, tidak terlalu banyak fasilitas. Kalau soal itu memang agak sulit dihindari, dan itu hak publik," pungkasnya. (yum/orb)
