Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sumedang rencananya bakal diterapkan dalam skala nasional. Sistem tersebut, saat ini masih dalam tahap penyempurnaan.
Hal itu sebagaimana diutarakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian usai meninjau gedung perpustakaan baru di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (10/1/2023).
"Saat ini Kemenpan-RB dengan Kemendagri dan pihak terkait lainnya, akan melihat apakah ada celah-celah, ada titik-titik lain yang kurang sempurna, jadi akan kita sempurnakan betul, setelah itu baru diterapkan secara nasional," ungkap Tito.
Tito menyatakan sistem pemerintahan berbasis digital yang akan diterapkan harus betul-betul sempurna. Sebab, ia tidak menginginkan saat sistem itu direplikasi oleh daerah-daerah namun tidak terkoneksi dengan baik secara nasional.
"Jadi kita berharap di daerah-daerah tidak langsung mereplikasi dan kemudian sistemnya tidak konek secara nasional, jadi sistemnya harus bisa diaplikasikan secara nasional, jadi kita lihat sekali lagi penyempurnaannya," paparnya.
Tito pun mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Menpan-RB (Abdullah Azwar Anas) menyangkut soal program SPBE yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.
"Saya sudah koordinasi dengan bapak Menpan-RB, program di Sumedang ini bagus, digital pemerintahannya ya, digital governance, termasuk penanganan stunting, berbasis data, berbasis aplikasi," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Sumedang dinilai cukup sukses dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis digital. Salah satu yang menjadi sorotan dalam hal menurunkan angka stunting.
Sebagaimana diberitakan detikjabar sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan teknologi digital dalam penanganan kasus stunting dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Jokowi mencontohkan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu daerah yang berhasil menerapkan SPBE.
Arahan itu disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin setelah rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (2/1/2023).
"Arahan Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten/kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya, koordinasi dengan MenPAN-RB," ucap Budi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan, Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan SPBE dengan baik sebagai basis data dalam menurunkan kasus stunting di daerah. Untuk itu, Jokowi mengimbau kabupaten/kota lainnya untuk dapat mereplikasi implementasi dari Kabupaten Sumedang.
"Khusus untuk stunting, beliau (Presiden) menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak MenkoPMK, dan KepalaBKKBN, untuk memilih, bisa 20, 30, atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilaiSPBE-nya, juga stunting-nya tinggi, agar apa yang sudah dilakukan diSumedang ini bisa langsungdireplikasi," tutur Budi.
(mso/mso)