Reaksi Ridwan Kamil Disorot Warganet soal Transportasi Publik

Reaksi Ridwan Kamil Disorot Warganet soal Transportasi Publik

Rifat Alhamidi - detikJabar
Jumat, 06 Jan 2023 08:45 WIB
Ridwan Kamil saat memberikan penjelasan soal bantuan Rp 1 triliun lebih kepada NU Jawa Barat.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil. (Foto: Rifat Alhamidi/detikJabar)
Bandung -

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) merespons sorotan warganet mengenai transportasi publik saat beradu argumen soal Masjid Al Jabbar di media sosial. Ia memastikan pembenahan di sektor itu terus dilakukan melalui lembaga bentukannya, Badan Pengelola Cekungan Bandung Raya.

Dalam keterangannya, pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan urusan transportasi publik sebetulnya lebih tepat diarahkan kepada wali kota atau bupati. Sebab menurutnya, kewenangan gubernur hanya sebatas koordinasi seperti di wilayah aglomerasi Bandung Raya.

"Kewenangan gubernur itu hanya sebatas koordinasi. dimana memastikan wali kota dan bupati taat terhadap perlintasan wilayahnya," kata Ridwan Kamil dalam keterangan tertulis sebagaimana dikutip Jumat (6/1/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun demikian, ia menegaskan urusan transportasi publik masih terus dikerjakan Pemprov Jabar melalui Badan Pengelola Cekungan Bandung Raya itu. Hanya saja, urusan lembaga ini masih membutuhkan waktu panjang karena ia harus membenahi payung hukumnya terlebih dahulu.

Kang Emil mengungkapkan salah satu upaya yang telah ia realisasikan mengenai transportasi publik yaitu dengan meluncurkan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung. Saat ini sudah ada 8 bus yang beroperasi dengan menggunakan bus listrik berkapasitas 25 penumpang per unitnya.

ADVERTISEMENT

"Jadi dimulai dari yang mudah dulu, BRT sudah launching. Saya minta maaf jika tahun ini akan banyak pekerjaan BRT," ungkapnya.

Mengenai tuntutan adanya transportasi publik terintegrasi seperti Jakarta, RK meminta publik memahami postur APBD Jabar yang tidak sebanding dengan Ibu Kota. Sebab menurutnya, pembenahan transportasi di Jakarta juga turut didukung pemerintah pusat melalui bantuan dari APBN.

"Jakarta yang APBD-nya terbesar se-Indonesia, setengah untuk anggaran pembangunan MRT-nya itu dari APBN. Apalagi APBD Jabar yang hanya Rp 40 triliun dan dibagi untuk 27 kota kabupaten, urusannya banyak, tidak mungkin sanggup mengurusi transportasi masal seperti yang diidealkan. Tapi kan dikerjakan dan sudah dimulai," tuturnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat A Koswara mengatakan saat ini Pemprov Jabar tengah mendorong pembenahan transportasi publik berbasis listrik dimulai dari Bandung Raya. Ia mengungkap, rencananya, BRT akan melayani 5 koridor di mana salah satu armadanya menggunakan bus listrik.

"Tahun ini rencananya akan dimulai konstruksi depo khusus bus listrik dan pembangunan jalur khusus di sejumlah titik. Pada 2024 ada uji coba, selanjutnya pada 2025 BRT tahap I akan beroperasional penuh melayani sejumlah rute di Bandung Raya," ujarnya.

Menurut Koswara, Setelah BRT, Cekungan Bandung rencananya akan terintegrasi dengan kereta lintas rel terpadu (LRT). Adapun rute yang sudah disepakati yaitu mulai dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat.

(ral/orb)


Hide Ads