PKS Soroti Anggaran Penanganan Bencana Pemprov Jabar

Fraksi PKS DPRD Jawa Barat menyoroti kebijakan Gubernur Ridwan Kamil (RK) dalam upaya penanganan gempa Cianjur. Pasalnya, PKS merasa anggaran penanganan bencana di APBD 2022 takkan cukup untuk menangani Cianjur karena berdasarkan laporannya hanya senilai Rp 20 miliar.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu menyatakan, pada agenda paripurna laporan reses Rabu (30/11/2022) kemarin, fraksinya mempertanyakan informasi alokasi Rp 20 miliar yang dimiliki Pemprov Jawa Barat untuk penanganan bencana selama tahun 2022. PKS, kata Haru, meminta rincian alokasi Rp 20 miliar tersebut digunakan seluruhnya untuk penanganan Cianjur atau dibagi kepada penanganan bencana yang lain.

"Rp 20 miliar itu kan pertanyaan. Artinya, apa betul segitu untuk Cianjur, makanya kita konfirmasi. Yang kedua, mungkin harus disampaikan juga oleh pemprov, rencananya mau gimana. Berapa (anggaran) untuk tanggap darurat, berapa untuk rehabilitasi, kan itu harus dibunyikan untuk publik," ujar Haru saat berbincang dengan detikJabar, Kamis (1/12/2022).

Menurut dia, pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah secara gamblang menyebutkan anggaran rehabilitasi rumah warga terdampak gempa Cianjur. Dengan rincian Rp 25 juta untuk rumah rusak dengan kondisi berat, Rp 15 juta untuk rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan.

Namun yang Haru sayangkan, pernyataan itu malah diulang kembali oleh Ridwan Kamil. Sementara Pemprov Jabar belum membeberkan berapa anggaran yang disiapkan untuk penanganan gempa Cianjur. "Mestinya kan yang ngomongnya pemerintah pusat itu mah, masak Pak Gubernur. Sehingga orang bertanya ke saya, itu teh program pusat atau pemprov sebetulnya. Ya kan masak, pemprov cuma mengulang pernyataan pemerintah pusat, kan nggak asyik," tuturnya.

"Itu yang harus disampaikan, pusat tuh udah bergerak loh. Nah Jabar juga tentu sudah bergerak, tapi orang nanya, ai Jabar apa aja (upayanya), kan itu yang harus disampaikan ke publik," ucap politikus yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKS Jawa Barat tersebut.

Jadi persoalan sekarang ini, lanjut Haru, 'keberadaan' pemerintah pusat di Cianjur bakal segera berakhir. Sementara, ia tidak ingin Pemprov Jabar juga meninggalkan Cianjur sebelum mencari solusi konkret untuk warga korban gempa M 5,6 itu.

"Kemudian yang disorot lagi kedaruratannya, kan sudah di daerah (kewenangannya). Artinya pemerintah pusat udah mau cabut, pemprov jangan cabut juga, tolong di-support. Nah apa support-nya, makanya kita, PKS, bunyikan," katanya.

"Bener enggak nih (anggaran untuk penanganan Cianjur) Rp 20 miliar, terus buat apa aja, kurang enggak? Kan bisa dihitung dulu. Sementara, dari Fraksi PKS menduga Rp 20 miliar mah kurang," ujar Haru menambahkan.

Masalah lain yang Haru dan PKS soroti adalah anggaran kebencanaan di APBD 2023. Berdasarkan catatannya, anggaran kebencanaan tahun depan senilai Rp 300-400an miliar. Sedangkan, itu semua tidak murni dialokasikan untuk penanganan Cianjur, karena termasuk juga untuk penanganan dampak resesi global.

"Makanya harus longgar, dari dulu tradisi kita (anggaran kebencanaan) enggak kurang dari Rp 100 miliar, yang aman Rp 150 miliar. Itu teh belum termasuk resesi, kalau resesi harus dihitung juga, harus ada tambahan. Nah makanya, sekarang kan lagi di evaluasi di Kemendagri untuk APBD 2023. Kalau itu sudah diserahkan ke pemprov, Cianjur harus masuk agenda prioritas," tutur Haru.

Dia pun tak luput menyorot agenda Ridwan Kamil yang turun langsung ke Cianjur setelah diguncang gempa M 5,6. Bagi dia, upaya pemprov tidak cukup sekedar berkunjung ke warga korban gempa lalu menyerahkan bantuan, sementara untuk alokasi anggaran penanganan dari pemerintah daerah belum bisa dipastikan secara jelas.

"Masak cuma keukeuleuyeungan (berputar-putar) di Cianjur kasih bantuan indomie, kan nggak gitu kelas Pemprov Jabar mah. Kelasnya apa untuk tanggap darurat, apa untuk rehabilitasi, kan gitu dong harusnya. Kalau menurut saya itu keren," katanya.

"Ini emang musibah yang kita tidak duga, yang kita tidak siap semuanya. Nah yang saya sama Fraksi PKS pengen harus dipikirkan juga solusinya, dan itu emang butuh waktu. Contoh tahun ini anggarannya Rp 20 miliar, jelasin dong, dipakai apa aja. Justru menurut saya, provinsi sok bagian apa, di luar kewenangan pusat. Itu yang kita harapkan," ujar Haru.

Respons Wagub Jabar

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang hadir usai agenda paripurna, merespons sorotan dari Fraksi PKS DPRD Jawa Barat. Uu menegaskan upaya Pemprov Jabar tidak perlu diragukan untuk penanganan Cianjur.

Menurut Uu, mekanisme yang akan dilakukan, nantinya pemprov bergerak berdasarkan permohonan bantuan dari Pemkab Cianjur. Melalui permohonan itu, pemprov akan membuat sebuah keputusan yang turut disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.

"Masalah anggaran mah jelas, tinggal mekanisme yang dilakukan bupati meminta bantuan kepada kami. Kami akan membuat sebuah keputusan sesuai dengan permohonan dan sesuai dengan kemampuan kami. Itu jangan diragukan masalah bantuan dan perhatian kami," kata Uu.