Menpan RB: Honorer di Jawa Barat Masih Kebanyakan

Menpan RB: Honorer di Jawa Barat Masih Kebanyakan

Whisnu Pradana - detikJabar
Senin, 28 Nov 2022 17:50 WIB
Menpan RB Resmikan MPP Cimahi
Menpan RB Resmikan MPP Cimahi (Foto: Whisnu Pradana/detikJabar)
Cimahi -

Jawa Barat disebut sebagai provinsi yang sudah menerapkan digitalisasi dalam sistem pelayanan publik di lingkup pemerintahan menjadi yang paling maju dibandingkan dengan provinsi lain.

Namun di balik semua itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas menyebut kemajuan sistem digitalisasi yang diterapkan belum selaras dengan efisiensi jumlah pegawainya.

"Jawa Barat ini digitalisasinya paling advance di Indonesia. Tapi untuk jumlah pegawai honorernya masih kebanyakan, sekitar 32 ribu orang," ujar Azwar saat meresmikan Mal Pelayanan Publik di Cimahi, Senin (28/11/2022).


Berkaca dari hal tersebut, ia mengatakan bakal menyelesaikan permasalahan yang ada terkait tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah termasuk yang ada di Jawa Barat.

"Aneh, di luar sana perusahaan mengurangi orang dengan digitalisasi, di pemda justru menambah orang. Makanya digitalisasi yang dibangun pak gubernur secara paralel honorernya akan berkurang, karena sekarang kan masih 32 ribu orang," ucap Azwar.

Azwar menyebut dampak dari digitalisasi ini dalam lima tahun kedepan jumlah pegawai honorer di lingkungan pemerintahan bakal berkurang secara signifikan.

"kalau digitalisasi ini berhasil dalam 5 tahun, kita akan mengurangi 30 persen ASN kita. Kalau berhasil, honorer berkurang," tutur Azwar.

Azwar mengakui ada dilema di balik keputusan tersebut. Di satu sisi para pegawai honorer itu sudah memberikan pelayanan dan membantu pemerintah dengan sangat baik, namun di sisi lain jumlahnya sangat besar.

"Banyak (honorer) yang direkrut dengan cara selektif, tapi sebagian honorer kita direkrut dengan KKN. Kualitas ini lah yang kita hadapi sekarang. Dilema lainnya kita juga dihadapkan pada banyaknya milenial yang mendisrupsi kehidupan dengan digitalisasi dan siap bersaing," ucap Azwar.

Salah satu upaya menyelesaikan permasalahan pegawai honorer itu, Azwar mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk menanyakan soal kemungkinan anggaran yang dibutuhkan.

"Saya ingin menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Saya koordinasi ke Menteri Keuangan, butuh anggaran berapa triliun untuk menyelesaikan permasalahan ini," ucap Azwar.

(yum/yum)