.webp)
Tenaga Non ASN lingkup Satpol PP Kabupaten Pangandaran mengeluhkan soal gaji mereka yang belum dibayar selama 3 bulan. Hal ini disampaikan salah satu tenaga Non ASN di Satpol PP Pangandaran beberapa waktu lalu kepada detikJabar.
"Sudah hampir 3 bulan gaji saya yang tenaga non ASN tidak dibayarkan," kata salah satu pegawai yang enggan menyebutkan namanya, Senin (28/11/2022).
Dia mengatakan hanya meminta haknya sebagai tenaga kerja yang mengandalkan uang gaji. "Kami hanya meminta hak saja. Karena kan kami punya keluarga yang harus dinafkahi," ucapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara pembayaran gaji terakhir pada bulan Agustus yang lalu. "Sekarang sudah mau akhir bulan dan awal bulan Desember belum ada informasi yang jelas," katanya.
Sementara Kasat Pol PP Pangandaran Dedih Rahkmat mengatakan gaji non ASN yang belum dibayar bukan tiga bulan, tapi dua bulan.
"Iya memang belum dibayar honor mereka yang bulan September dan Oktober," ucapnya.
Dia mengatakan telatnya pembayaran gaji non ASN karena kondisi keuangan di kas daerah yang belum tersedia. "Pengajuannya mah sudah lama, bahkan setiap awal bulan," kata Dedih.
Asisten Daerah III Setda Pangandaran Suheryana mengatakan telatnya pembayaran gaji tenaga non ASN memang dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah.
"Defisitnya kita tinggi, tentunya membuat gaji non ASN sering telat atau kadang-kadang telat," katanya.
Selain itu kata Suheryana, terhalang kebijakan Kemenpan, yang memberikan kebijakan mulai 2023 tidak ada tenaga non asn. "Jadi pegawai pemerintahan hanya ada dua, ASN dan P3K," katanya.
Baca juga: Heboh Data Warga Pangandaran Dicatut Parpol! |
Dia mengatakan kebijakan soal penghapusan Non ASN masih mengambang. "Tapi karena surat keputusannya sudah turun, maka ya harus dilaksanakan. Namun belum ada kepastian penggantinya seperti apa," katanya.
Oleh karena, ujar Suheryana, kondisi itu sangat berpengaruh kepada pemerintah daerah.
"Rencana memang akan diganti outsourcing. Sementara ini yang udah outsourcing di Pangandaran baru tenaga kebersihan dan satpam," ucapnya.
Dari sisi peraturan memang yang paling aman di outsourcing kan. "Ke depan untuk tenaga supir, satpam, kebersihan dan tenaga teknis harus outsourcing," katanya.
(yum/yum)
