Walhi Jabar Kritisi Kebijakan soal Mobil Listrik di Bandung

Walhi Jabar Kritisi Kebijakan soal Mobil Listrik di Bandung

Sudirman Wamad - detikJabar
Kamis, 17 Nov 2022 01:00 WIB
Ilustrasi mobil listrik
Ilustrasi mobil listrik. (Foto: Getty Images/iStockphoto/Tramino)
Bandung -

Presiden Jokowi telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik untuk kedinasan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritisi kebijakan tersebut.

Ketua Walhi Jabar Meiki W Paendong mengatakan kampanye penggunaan mobil listrik sejatinya bertujuan menekan emisi karbon. Tapi, menurutnya paradoksnya adalah kebutuhan energi listrik di Indonesia masih bersumber dari batu bara.

"Sumber energi listrik kita masih dari batu bara. Jadi, jejak ekologisnya juga harus dilihat. Tidak serta merta mobil listrik ini diberi label hijau atau dianggap sudah melakukan transisi energi atau implementasi pengurangan emisi," ucap Meiki saat ditemui detikJabar di depan Kantor Pusat PT KAI, Rabu (16/11/20220).


Meiki mengatakan harusnya pemerintah mengkaji secara keseluruhan terkait kebijakan penggunaan mobil listrik. Pemerintah harus mempertimbangkan sumber penggunaan energi listrik. Saat ini, Indonesia masih mengandalkan batu bara sebagai sumber energi listrik.

"Jadi kami tidak mengapresiasi itu (Inpres Nomor 7/2022)," kata Meiki.

Walhi Jabar juga menyoroti soal transisi penggunaan energi terbarukan. Walhi Jabar menilai pemerintah masih salah kaprah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

"Kami melihat ada mekanisme yang dilakukan dalam upaya mendorong aplikasi dan implementasi energi baru terbarukan itu salah sasaran, dan kaprah menurut kami. karena alih-alih pengin beralih meninggalkan batubara, tapi pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah mendorong energi berbahan bakar dari fosil-fosil juga," kata Meiki.

"Contohnya proyek PLTGU Jawa I di Karawang yang menggunakan liquefied natural gas atau LNG. Ini kan berbahan bakar dari fosil, jadi ini terkesan solutif tapi palsu," ucap Meiki menambahkan.

Sekadar diketahui, sejumlah daerah, termasuk Pemkot Bandung turut mengimplementasikan Inpres Nomor 7/2022 tentang penggunaan mobil listrik. Pemkot menganggarkan pengadaan mobil listrik untuk 2023.

"Inpres itu menyatakan agar semua kepala daerah menggunakan mobil listrik. Karena kemarin itu kan lagi ada penganggaran, jadi kita sampaikan saja (dianggarkan di APBD 2023)," kata Yana kepada awak media, Sabtu (12/11/2022).

Yana mengatakan adanya Inpres tersebut menjadi acuan agar pengadaan mobil listrik dianggarkan. Ia mengatakan anggaran mobil listrik itu hanya diperuntukkan bagi kepala daerah. Yana juga tak menampik mobil listrik memiliki keunggulan dan kekurangan. Menurut Yana, salah satu keunggulan mobil listrik adalah pengurangan emisi karbon.

(sud/orb)