.webp)
Perundingan di Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada November 1946 menghasilkan keputusan yang merugikan Indonesia. Belanda hanya mengakui secara de facto wilayah republik terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura.
Terlepas dari hasilnya, perundingan antara perwakilan Belanda dan Indonesia itu tetap menjadi momen bersejarah. Apalagi, pada pertemuan-pertemuan selanjutnya eksistensi Indonesia sebagai negara berdaulat semakin diakui bangsa-bangsa lainnya.
Pemilihan lokasi di Gedung Linggarjati sendiri sebenarnya tidak sembarangan. Berkat usulan dari mendiang Maria Ulfah Santoso, pertemuan penting yang dikomandoi Sutan Sjahrir sebagai ketua delegasi Indonesia dengan pihak Belanda itu dapat berjalan aman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepada detikJabar, Dosen Sejarah Kebudayan Islam (SKI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tendi menceritakan Linggarjati di Kabupaten Kuningan dipilih sebagai tempat perundingan karena lokasinya dianggap paling netral. Pasalnya, di tahun 1946 Ibukota Indonesia dipindahkan sementara ke Yogyakarta. Sedangkan Kota Jakarta tengah dikuasai Belanda.
"Ketika ada pemilihan tempat perundingan yang dianggap netral, karena Batavia menjadi daerah kekuasaan Belanda dan Indonesia memilih Yogyakarta sebagai Ibukota sementara, jadinya tidak dianggap netral," kata Tendi, Jumat (11/11/2022).
Pemilihan tempat perundingan di Linggarjati menurutnya sangat tepat. Selain strategis, keamanan di wilayah tersebut sudah dijamin. Berkat kepiawaian Maria Ulfah Santoso, kekuatan laskar di daerah bisa diredam. Sehingga tidak memicu adanya insiden besar kala itu.
Pada dasarnya Maria Ulfah Santoso tidak hanya dikenal sebagai pengusul tempat perundingan. Lebih dari itu, Tendi menilai, tokoh tersebut punya andil cukup besar dalam masa-masa awal menjabatnya Sjahrir menjadi perdana menteri.
Maria Ulfah Santoso memiliki gagasan yang terlampau maju pada zamannya. Kecakapannya secara intelektual, mengantarkan Maria sebagai Menteri Sosial (Mensos) pertama di republik ini.
"MariaUlfahSantoso turut mempengaruhi kenapaLinggarjati dipilih sebagai tempat perundingan, karena memang Perdana MenteriSjahrir adalah kawan dekat dari MariaUlfah itu sendiri," ujarTendi.
Wanita Pribumi Pertama yang Jadi Sarjana Hukum di Universitas Belanda
Maria Ulfah Santoso lahir tanggal 18 Agustus 1911. Dia merupakan putri dari mantan Bupati Kuningan Raden Adipati Arya Mohammad Ahmad dan R.A Hadidjah Djajadiningrat.
Dikisahkan Tendi, Maria berasal dari keluarga bangsawan di Banten. Salah satu kerabatnya bernama Profesor Doktor Husein Jayadiningrat, merupakan profesor pertama di Indonesia dalam bidang sejarah.
Besar di lingkungan ningrat, membuat Maria bisa mendapatkan akses yang cukup untuk mengenyam bangku pendidikan. Bahkan, karena kepintarannya Maria Ulfah Santoso menjadi wanita pribumi pertama dari Indonesia yang lulus sebagai sarjana hukum di Universitas Leiden Belanda.
"Maria Ulfah Santoso bisa dikatakan sebagai tokoh yang besar, tapi kurang dikenal. Dia memiliki pemikiran yang sangat maju pada zamannya. Sehingga oleh Soekarno jadi Mensos pertama," tutur Tendi.
Pria yang berhasil mendapatkan gelar doktor bidang sejarah di Universitas Indonesia ini menuturkan, bahwa saat menjabat sebagai Mensos di Kabinet Sjahrir, tanggung jawab berat mesti diemban Maria.
Ketika Indonesia baru merdeka, Maria Ulfah Santoso harus berjibaku dengan waktu untuk menyusun program-program strategis. Terutama untuk mengentaskan masalah kemiskinan di era tersebut.
"Cuman untuk mengkonfirmasi itu kita perlu membuka data-data yang ada di Kementrian Sosial itu sendiri," ungkapnya.
Di usia muda, Maria diketahui sudah aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Menurut cerita-cerita yang berkembang, Sjahrir ditengarai menaruh hati pada sosok wanita tersebut.
Bisa dibilang Maria Ulfah Santoso adalah tokoh perempuan yang cukup besar. Namun, Tendi sangat menyayangkan karena banyak masyarakat yang belum mengetahui sosok tersebut.
"Maria Ulfah Santoso adalah sosok yang besar. Namun kisahnya jarang diketahui orang," ucap dia.
Untuk mengenang jasa-jasanya, di dalam Gedung Perundingan Linggarjati terdapat fotonya yang bisa dilihat pengunjung.
Pokok Utama Perundingan di Linggarjati Kuningan
Staf Juru Pelihara Gedung Perundingan Linggarjati, Agus Suparman saat ditemui detikJabar belum lama ini, menyampaikan perundingan di Linggarjati diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang bertanggungjawab sebagai ketua delegasi Indonesia. Di pihak Belanda dipimpin Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn.
Perundingan itu dimediasi oleh Lord Killearn asal Inggris. Perundingan ini menghasilkan 17 pasal. Adapun pokok utama dari hasil perundingan di Linggarjati yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia hanya terdiri dari Sumatera, Jawa serta Madura, dan dibentuknya Republik Indonesia Serikat.
