Respons Ridwan Kamil soal Raperda Depok Kota Religius Ditolak Kemendagri

Respons Ridwan Kamil soal Raperda Depok Kota Religius Ditolak Kemendagri

Rifat Alhamidi - detikJabar
Selasa, 04 Okt 2022 13:59 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbicara dalam acara Farewell Event for Anies Baswedan di Jakarta, Minggu (2/10/2022).
Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Foto: Andhika Prasetia/detikJabar).
Bandung -

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok tentang Kota Religius mendapat penolakan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk disahkan menjadi peraturan daerah atau Perda. Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebut selain ditolak kementerian, raperda itu juga tidak didukung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Merespons hal itu, Ridwan Kamil meyakini pastinya ada dinamika yang membuat Raperda Kota Religius Depok ditolak Kemendagri. Namun, pria yang akrab disapa Kang Emil ini tak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan ditolaknya raperda itu oleh kementerian.

"Di mana-mana, perda religius itu pasti biasanya ada dinamika di Kemendagri. Jadi kita tunggu saja," kata Kang Emil saat ditemui wartawan di kampus UPI Bandung, Selasa (4/10/2022).


Kang Emil menyebut, kewenangan untuk menyetujui ataupun menolak sebuah perda berada di Kemendagri. Sehingga menurutnya, segala keputusan apapun ujung-ujungnya merupakan kewenangan dari Kemendari.

"Biasanya ditolak di Kemendagri karena ujung yang meng-approved-nya Kemendagri. Gitu aja, kita lihat saja," singkatnya.

Sebelumnya, dilansir detikNews, Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Kota Depok tentang Kota Religius. Idris kecewa dan berharap Raperda itu bisa lolos untuk disahkan menjadi Perda.

Mohammad Idris menyatakan Raperda itu sudah disahkan DPRD Kota Depok. Ia menyebut tujuan dibuat Perda untuk menjaga kerukunan dan toleransi di kota yang dipimpinnya.

"Sudah disahkan dewan, tetapi tidak disahkan oleh Kemendagri, Gubernur juga tidak mendukung sehingga mandek di kementerian. Padahal, ranahnya kita tidak mengatur orang pakai jilbab atau mengatur salat itu tidak, tetapi masalah kerukunan umat beragama, kedamaian, kekompakan, dan toleransi," kata Idris seperti dikutip dari website pribadinya, Senin (3/10/2022).



Simak Video "RK Ngaku Lebih Realistis Jadi Gubernur 2 Periode Ketimbang Nyapres"
[Gambas:Video 20detik]
(ral/mso)