Jeritan 115 Personel Satpol PP Bandung Barat Usai Dirumahkan

Jeritan 115 Personel Satpol PP Bandung Barat Usai Dirumahkan

Whisnu Pradana - detikJabar
Senin, 03 Okt 2022 17:22 WIB
Satpol PP Bandung yang dirumahkan minta kepastian.
Satpol PP Bandung yang dirumahkan minta kepastian. (Foto: Whisnu Pradana/detikJabar)
Bandung Barat -

Ratusan personel Satpol PP Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) tetap datang ke Kantor Pemerintahan Daerah KBB, di Ngamprah, Senin (3/10/2022).

Padahal 115 personel Satpol PP itu sudah dirumahkan sejak 1 Oktober 2022 karena Pemda KBB tak sanggup membayar gaji mereka. Mereka datang ke Kantor Pemda KBB untuk melakukan konvoi menggunakan sepeda motor tanda protes pada keputusan tersebut.

Ketua DPD Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) KBB, Usep Komarudin aksi tersebut sebagai upaya menuntut kejelasan nasib mereka untuk tiga bulan ke depan.


"Kami belum mendapat arahan (surat resmi pemberhentian sementara), baru sebagian. Kami juga menuntut solusi dan jalan terbaiknya seperti apa untuk 3 bulan ke depan," tutur Usep saat ditemui di Perkantoran Pemda KBB.

Pihaknya juga meminta jaminan kepada Pemda KBB supaya bisa kembali lagi bekerja pada awal 2023 nanti. Hal itu sesuai dengan janji pemerintah jika mereka bisa bekerja lagi usai dirumahkan.

"Kemudian garansinya apa? Apakah kita bakal dipekerjakan kembali atau tidak? Karena janjinya kan tahun depan bisa bekerja lagi. Saya kira ini yang harus diperjelas," kata Usep.

Pemda KBB sendiri memastikan jika para TKK itu dirumahkan karena ketiadaan anggaran gaji selama September sampai Desember. Sejak awal mereka hanya menganggarkan gaji untuk honorer itu selama sembilan bulan pada tahun ini.

Pada paripurna pengesahan anggaran perubahan tidak ada penambahan anggaran untuk gaji TKK. Alhasil gaji TKK di sisa tiga bulan sampai Desember 2022 tak akan bisa terbayarkan.

"Jadi, di dalam APBD perubahan itu gaji TKK untuk 3 bulan tidak dianggarkan kembali. Ya akhirnya tidak bisa membayarkan gaji. Jadi untuk sekarang off dulu karena uangnya (gaji) juga nggak ada," ucap Kepala Satpol PP KBB, Asep Sehabudin.

Kendati demikian, kebijakan merumahkan 115 personel Satpol PP itu hanya bersifat sementara, terhitung sejak Oktober sampai Desember 2022. Sehingga di awal tahun 2023 mereka bisa mulai bekerja lagi.

"Tapi nanti dimulai lagi pada Januari (2023) kalau anggarannya sudah ada pada APBD murni," ujar Asep.

Asep mengatakan, untuk membayar gaji semua TKK itu pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp 900 juta karena gaji satu orang TKK Rp 3,2 juta hingga Rp 3,5 juta per bulan, tergantung masa kerja dan tingkat pendidikan.

"Jadi kurangnya Rp 900 juta, makanya sejak 1 Oktober 2022 kemarin mereka sudah off. Tapi itu sudah kami beritahukan kepada TKK sejak tiga bulan yang lalu, bahwa anggarannya hanya 9 bulan," kata Asep.

(orb/orb)