Pemkab Garut Gelar Rakor Perbaiki Data soal Sosial Ekonomi Masyarakat

Angga Laraspati - detikJabar
Kamis, 22 Sep 2022 18:34 WIB
Pemkab Garut
Foto: Dok. Pemkab Garut
Jakarta -

Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Daerah Tingkat Kabupaten dalam Rangka Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Tingkat Kabupaten. Menurutnya, rakor ini merupakan cara untuk memperbaiki data-data masyarakat yang tidak pas dengan keadaan di lapangan.

Melalui pendataan ini diharapkan pihaknya bisa mendapatkan data akurat terkait siapa saja masyarakat yang mendapatkan bantuan, dan tidak mendapatkan bantuan. Helmi pun meminta kepada para petugas untuk melakukan pendataan dengan jujur.

"Makanya kita kawal bersama ya dan saya meminta petugas agar jujur, karena petugas ini juga dari desa setempat, saya minta ini dengan jujur ini ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki data dan dari data ini akan memperbaiki siapa yang layak siapa yang wajib kita bantu siapa yang sudah tidak perlu kita bantu," ucap Helmi dalam keterangan tertulis, Kamis (22/9/2022).


Helmi mengungkapkan setelah dilakukan pendataan ini pastinya akan terjadi perubahan dari data sebelumnya. Selain itu, ia juga berharap data yang nantinya akan didapatkan bisa sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.

"Ya di luar ada perubahan, pasti ada perubahan yang miskin menjadi kaya, atau yang mampu jadi miskin tiba-tiba pasti itu ada, cuman ini dengan cara ini adalah yang terbaik bagi kita, adalah kesempatan baik mari kita awasi bersama mari kita dukung bersama ya dan saya berharap masyarakat juga ditanya-tanya juga kan jujur kita semua jujur lah gitu," tutur Helmi.

Sementara itu, Kepala BPS Garut Garut Dodi Gunawan Yusuf menyampaikan rakor kali ini dalam rangka membangun penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder di Kabupaten Garut. Ia mengungkapkan, pendataan ini memerlukan dukungan dari semua pihak, khususnya di tingkat desa dan kecamatan.

"Nah ini hanya mempertemukan dengan nanti penyampaian materi-materi yang hanya garis besarnya saja nanti rinciannya kita ada lanjutan lagi pertemuan, cuman nanti pertemuannya nggak semua stakeholder hanya beberapa dinas instansi terkait," imbuh Dodi.

Ia mengatakan dalam kegiatan ini disampaikan beberapa hal terkait teknis pendataan, kegunaan, serta waktu pemanfaatan data yang telah didapatkan, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan verifikasi di desa dan kecamatan.

"Jadi peran di desa dan kecamatan sangat besar, oleh karena itu nanti ada surat instruksi edaran dukungan dari Pak Bupati, Pak Wakil ke jajarannya untuk membantu dan itu semua ada dari Kapolri, Kapolda, Kapolres dan jajarannya, dari TNI ke jajaran di bawah," tuturnya.

Dodi menuturkan pendataan saat ini masih secara manual, yaitu melalui kertas, karena kendala di beberapa wilayah yang belum memiliki sinyal yang bagus, dan tidak semua petugas memiliki smartphone yang memadai.

Ia mengungkapkan ini merupakan pekerjaan super prioritas BPS yang nantinya para petugas akan mengunjungi 850 ribu keluarga yang ada di Kabupaten Garut terkait pendataan ini.

"Di dalam pelaksanaannya tidak mungkin berdiri sendiri gak akan bisa apalagi pegawai BPS Garut cuman 38 orang, kebutuhan petugas 4000 lebih makanya kita rekrut, tapi direkrutnya juga harus ada rekomendasi dari desa dan kecamatan memang plus minusnya banyak tapi itulah kondisi sekarang yang bisa dilakukan," kata Dodi.

(akn/ega)