Hasil Audit BPK: Dana Bansos COVID-19 di Jabar Marak Disunat

Hasil Audit BPK: Dana Bansos COVID-19 di Jabar Marak Disunat

Rifat Alhamidi - detikJabar
Kamis, 22 Sep 2022 07:51 WIB
Cek KJMU 2021 Tahap 2, Bakal Cair Tanggal 29 November
Ilustrasi Bansos (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)
Bandung -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tengah fokus menyiapkan anggaran BLT untuk membantu masyarakat yang terkena imbas kenaikan harga BBM bersubsidi. Dana yang disiapkan cukup besar yaitu mencapai Rp 50 miliar dari APBD, disamping ada juga bantuan anggaran untuk 2,6 juta warga Jabar dari pemerintah pusat sebagai bantalan ekonomi atas kenaikan bahan bakar tersebut.

Kini, saat proses penyaluran bantuan tengah berlangsung, muncul kabar tak sedap mengenai dugaan pemotongan BLT di sejumlah daerah di Jawa Barat. Di Sumedang misalnya, isu potongan BLT mengemuka usai diduga diwajibkan kepada penerima agar membeli kupon acara gerak jalan seharga Rp 30 ribu. Acara gerak jalan sendiri konon untuk memeriahkan acara peringatan hari jadi kelurahan.

Selain itu, di Majalengka, Kepala Desa Sumber Kulon menolak BLT BBM tersebut. Pihaknya menganggap data penerima bantuan dari pemerintah pusat kurang tepat sasaran, dan mengharapkan pemerintah punya data baru agar bantuan tersebut merata.


Sebelum adanya BLT BBM, Pemprov Jabar juga turut menganggarkan dana bantuan sosial bagi warga yang terdampak COVID-19 pada 2021 lalu. Total anggaran yang direalisasikan untuk bantuan tak terduga (BTT) ini tercatat mencapai Rp 214.078.296.064 atau Rp 214 miliar untuk 12 organisasi perangkat daerah (OPD). Sebanyak Rp 27.908.340.000 atau Rp 27,9 miliar lalu dianggarkan menjadi bansos tunai untuk 60.339 kelompok penerima manfaat (KPM) yang terdampak oleh kebijakan PPKM.

Bantuan ini kemudian dilaporkan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban daerah (LKPD) Pemprov Jabar Tahun Anggaran 2021. Setelah dituangkan dalam LKPD, laporan ini selanjutnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat untuk menghitung kesesuaian anggaran yang telah disalurkan.

Berdasarkan dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Pemprov Jawa Barat yang dimiliki detikJabar dari sumber terpercaya, BPK kemudian melaporkan adanya temuan pemotongan dalam penyaluran bansos COVID-19. Temuan itu terjadi pada bantuan UMKM yang dianggarkan Rp 1 juta per penerima manfaat. Ada 9.852 UMKM yang dilaporkan menerima anggaran itu melalui anggaran dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Jabar.

Dalam dokumen auditnya, BPK membeberkan berdasarkan hasil konfirmasi secara uji petik terhadap 43 UMKM, terdapat 16 penerima bantuan yang menyatakan telah terjadi pemotongan sebesar 5-40 persen. Bantuan itu dalam dokumen audit BPK, dipotong oleh pihak tertentu, bahkan ada yang mengaku dari lembaga pengembangan masyarakat (LPM) pemerintah desa.

Rinciannya, 5 penerima di Karawang menyatakan telah dipotong uang bantuannya senilai Rp 300-400 ribu oleh seseorang berinisial U. Kemudian 5 penerima lain di Karawang telah dipotong uang bantuannya senilai Rp 100-200 ribu oleh seseorang berinisial A yang merupakan warga setempat, serta E yang disebut BPK sebagai pihak dari LPM desa setempat.

BPK juga menemukan pemotongan terhadap 3 penerima bantuan UMKM Jabar Rp 1 juta kepada 3 penerima di Karawang. Ketiga penerima ini mengaku dipotong uang bantuannya sebesar Rp 50 ribu-200 ribu. Kemudian, BPK turut menemukan 3 penerima di Kabupaten Cirebon yang dipotong uang bantuannya sebesar Rp 400 ribu setelah mencairkan bantuan UMKM Rp 1 juta.

Di dalam dokumen auditnya, BPK juga turut menjelaskan orang yang memotong bantuan UMKM ini sebelumnya menjadi pihak yang menawarkan bantuan UMKM kepada calon penerima. Setelah uang bantuan itu cair, orang ini akan meminta uang bagiannya kepada penerima di rumahnya masing-masing.

Selain pemotongan, BPK juga menemukan 2 penerima bansos COVID-19 untuk UMKM di Jabar yang tidak ditemukan lokasinya. Setelah diaudit dan diuji petik BPK, ada 2 penerima di wilayah Kabupaten Bogor yang tidak ditemukan lokasinya berdasarkan surat keterangan dari RT setempat maupun alat pada KTP penerima.

BPK lalu menyatakan ada 3 hal yang berimbas kepada penyaluran bansos COVID-19 di Jawa Barat. Pertama tujuan bantuan menjadi tidak tercapai, kedua realisasi BTT tidak menunjukan kondisi yang sebenarnya, dan yang terakhir terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.

Hal itu menurut BPK, terjadi karena Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat dinilai belum optimal dalam memperdayakan tim pendamping daerah kabupaten/kota dalam penyaluran bansos tersebut. BPK pun lalu merekomendasikan Gubernur Jabar agar menginstruksikan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil untuk melakukan verifikasi dan memberdayakan tim pendamping daerah.

Saat dikonfirmasi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Jawa Barat membenarkan terkait hasil audit BPK, termasuk mengenai dugaan pemotongan tersebut. Namun, Diskuk mengaku belum mendapat laporan mengenai pihak mana yang melakukan pemotongan itu.

"Iyah, ada info juga. Tapi informasi siapa-siapanya (yang melakukan pemotongan) belum diketahui," kata Kepala Bidang Usaha Kecil pada Diskuk Jawa Barat Tatang Suryana saat dikonfirmasi detikJabar via telepon, Rabu (21/9/2022).

Tatang memastikan, pihaknya sudah melakukan pengawasan atas distribusi bansos PPKM untuk para UMKM di Jabar itu. Mekanismenya kata dia sudah dilakukan sesuai prosedur dengan sistem perbankan yang memadai.

"Kita sudah menjelaskan bahwa monitoring yang dilakukan dinas untuk memastikan bantuan sudah diterima utuh oleh penerima manfaat. Mekanisme sudah dibantu oleh sistem yang dimiliki perbankan, sudah terekam sistem," ucapnya.

Tatang merinci, ada 9.990 UMKM yang menerima bansos PPKM dari Pemprov Jabar. Setelah uangnya mereka terima, Tatang menyebut penggunaannya menjadi tanggung jawab dari penerima bantuan tersebut. Sehingga, kata dia, Diskuk tak bisa terus menerus melakukan pengawasan atas penyaluran bantuan itu.

"Setelah penerima bansos ke luar dari bank, penggunaannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima. Untuk monitoring sehari, dua hari, tiga hari, sebulan, dua bulan bahkan setahun setelah penerimaan, tidak dapat kita deteksi atau prediksi karena butuh biaya yang tidak sedikit seandainya monitoring dan pengawasan harus dilakukan 24 jam, seminggu, sebulan bahkan setahun ke setiap penerima bantuan yang jumlahnya 9.990 orang," tuturnya.

Meskipun demikian, Tatang memastikan Diskuk sudah menindaklanjuti hasil audit BPK mengenai dugaan pemotongan bansos bagi UMKM tersebut. Tidak hanya itu, temuan ini nantinya kata dia akan ditindaklanjuti Tim Saber Pungli Jawa Barat.

"Ya, tindak lanjut temuan pemotongan pemotongan bansos tidak hanya bansos UMKM, nanti akan ditindaklanjuti oleh Tim Saber Pungli yang berkedudukan di Inspektorat," pungkasnya.

(ral/iqk)