.webp)
Pemprov Jawa Barat menyiapkan dana hingga Rp 27 miliar untuk dialokasikan kepada warga terdampak kenaikan BBM. Dana itu diklaim disiapkan sebagai subsidi bagi warga terdampak seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Namun dalam perjalannya, dana subsidi ini ternyata tidak bisa untuk disalurkan bagi warga bermatapencaharian petani. Hal itu diutarakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Yunandar Eka Perwira.
"Jadi dalam perjalannya, dana subsidi yang disiapkan oleh Pemprov Jawa Barat ini tidak mengakomodir warga yang berstatus sebagai petani. Ini jelas saya tentang pembahasannya saat bersama Bappeda," kata Yunandar saat dikonfirmasi detikJabar, Jumat (16/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yunandar mengungkap, Pemprov Jabar tak bisa berbuat banyak lantaran terpaku dengan Peraturan Menteri Keuangan No 137/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Regulasi itu sendiri menyebutkan di Pasal 2, penyaluran bantuan subsidi BBM hanya diberikan kepada ojek, UMKM, dan nelayan.
Karena tak bisa mengakomodir petani dalam bantuan subsidi BBM itu, Pemprov Jabar melalui Bappeda, kata Yunandar, mengusulkan bantuan untuk petani dialokasikan melalui anggaran padat karya. Namun, pihaknya menolak tegas usulan itu karena ragu dengan cara penyaluran bantuannya.
"Jadi petani, karena nggak masuk bantuan subsidi, itu mau dimasukkan ke (bantuan) padat karya. Saya jelas menolak pas rapat dengan Bappeda, belum kebayang sama saya gimana caranya," ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat tersebut.
Usai mendesak Bappeda, anggaran bantuan subsidi Pemprov Jabar akhirnya ditambah hingga menjadi Rp 50 miliar. Namun, pemprov masih memiliki pekerjaan rumah lantaran belum mendata berapa jumlah petani akan mendapat subsidi bantuan tersebut.
Yunandar melanjutkan, meski telah ditambah, ia tetap masih tidak puas dengan keputusan tersebut. Sebab dari anggaran belanja tak terduga (BTT) yang dimiliki Pemprov Jabar senilai Rp 400 juta, dana yang disediakan masih tergolong kecil, terutama untuk membantu warga terdampak kenaikan BBM.
"Soalnya kalau dibandingkan dengan daerah lain, Jawa Tengah itu (anggaran subsidi BBM) sampe Rp 60 miliar dan Jawa Timur Rp 63 miliar. Sementara Jawa barat, dengan jumlah penduduknya paling besar dibanding dua daerah itu, anggaran bantuannya malah lebih kecil," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya menyiapkan dana sebesar Rp 27 miliar untuk dialokasikan kepada warga yang terdampak kenaikan BBM. Dana itu disiapkan sebagai subsidi dan stimulus ekonomi untuk warga yang terdampak seperti petani, nelayan dan pelaku UMKM.
"Jawa Barat menyediakan Rp 27 miliar yang dijadikan subsidi kepada pihak-pihak paling terdampak oleh kenaikan BBM. Khusus nelayan, petani dan UKM," kata Ridwan Kamil saat meninjau Pasar Tradisional Baltos, Kota Bandung, Senin (12/9/2022).
Ridwan Kamil menjelaskan, dana Rp 27 miliar yang disiapkan merupakan kewajiban pemerintah daerah dari perhitungan 2 persen dana bagi hasil (DBH) pemerintah pusat. Dana ini nantinya akan disalurkan ke 27 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menambah kucuran dana BLT BBM pemerintah.
"Ada kewajiban dua persen dari dana bagi hasil itu dijadikan dana bansos untuk kota/kabupaten," ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil memastikan penyaluran dana bantuan dari Pemprov Jabar akan diawasi secara ketat. Berkaca kepada pengalaman penyaluran bantuan saat pandemi, Pemprov Jabar kini sudah punya sistem agar penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran.
"Kita ada sistem, kita data sudah bersihkan 23 kali zaman COVID. Data kita akurat, pengawasan ada tim pelaporan aplikasi juga kita siapkan. Insya Allah mantep," katanya.
(ral/orb)
