.webp)
Pemerintah Kabupaten Garut melaksanakan penandatangan nota kesepakatan (MoU) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Buana Mukti tentang Pemanfaatan Hutan dalam rangka Sinergitas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui Program Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) di wilayah Kabupaten Garut.
Adapun perwakilan ketiga instansi tersebut diterima secara langsung di Ruang Pamengkang, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Rabu (7/6). Bupati Garut, Rudy Gunawan menyampaikan kerja sama ini merupakan kerja sama konkret, dan bagian dari sinergitas atau pentahelix di bawah koordinasi BNPT.
"Jadi kesejahteraan itu dinyatakan sebagai salah satu cara untuk bisa menekan angka-angka yang berhubungan dengan intoleransi dan radikalisme," ujar Rudy dalam keterangan tertulis, Kamis (8/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, ia mengatakan bersama ketiga instansi, pihaknya akan membangun kesejahteraan di sekitar hutan. Dijelaskan Rudy, lantaran dalam meningkatkan kesejahteraan diperlukan media tanah, maka Perum Perhutani dan LMDH Buana Mukti hadir untuk membantu mewujudkannya.
"Kan bukan kami saja yang kata Pak Jendral tadi, bisa jadi ada NGO-NGO lain yang mau, misal (dari) perbankan (atau) human society yang ada. Nah Garut ini coba, nanti kan misalkan ini ada yang sudah ikrar NKRI ya penyintas lah dari itu (intoleransi dan radikalisme), berkolaborasi supaya mereka juga mendapatkan jaminan kehidupannya," jelasnya.
Rudy pun berharap agar para penyintas tidak memikirkan hal lainnya, namun dapat masuk kembali ke dalam situasi masyarakat yang normal.
"(Seperti) bertani, berternak ikan, termasuk di dalamnya adalah kita ingin membangun memanfaatkan lahan yang ada sesuai ketentuan (dan) dibuatkan sejahtera," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPT, Mayjen TNI Dedi Sambowo mengatakan kunjungan kali ini merupakan bentuk tindak lanjut dari soft launching KTN Harumansari, yang nantinya diimplementasikan melalui kerja sama dengan Bupati Garut.
"Tujuannya siapa berbuat apa, nanti biar jelas di lapangan, dari bapak apa, dari saya apa, kemudian dari perusahaan nya apa, dan selanjutnya mengatur program ke depannya itu seperti apa," paparnya.
Dedi menjelaskan selain di Kabupaten Garut, KTN ini juga dilaksanakan di 5 lokasi lainnya. Beberapa di antaranya yakni, Temanggung, Jawa Tengah dan Malang, Jawa Timur.
"Kemudian ada di Nusa Tenggara Barat, dan ada di Sulawesi tengah, itu tepatnya di Morowali. Semua sama kegiatannya, ada warung NKRI, ada KTN, Kawasan Terpadu Nusantara," katanya.
Ia pun menjelaskan pihaknya memilih Kabupaten Garut sebagai tempat dilaksanakannya KTN lantaran Garut dapat menjadi salah satu daerah yang baik untuk pengembangan wilayah KTN.
"Indonesia tuh bisa menjadi negara besar karena kita punya sumber daya alam, kita punya sumber daya manusia, udah gitu kita punya daerah yang cukup luas untuk bisa mengelola dan mengerjakan semuanya tadi," pungkasnya.
(ega/ega)
