Pasien Gangguan Jiwa di Bandung Meningkat Saat Pandemi COVID-19

Data Bandung

Pasien Gangguan Jiwa di Bandung Meningkat Saat Pandemi COVID-19

Sudirman Wamad - detikJabar
Selasa, 06 Sep 2022 14:15 WIB
Business woman is depressed. She felt stressed and alone in the house.
Ilustrasi Depresi (Foto: Getty Images/iStockphoto/torwai)
Bandung -

Pasien gangguan jiwa di Kota Bandung mencapai 37.497 selama 2021. Ahli kejiwaan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung menilai kesulitan ekonomi menjadi faktor utama masalah gangguan jiwa sehingga mengalami depresi.

Ahli kejiwaan RSU Melinda 2 dan RSIA Limijati Teddy Hidayat mengatakan pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan, seperti bersosialisasi, mencari nafkah, kehilangan pekerjaan, dan lainnya.

Menurut data yang dikutip bandung.go.id menyebutkan, jumlah pasien gangguan jiwa pada awal kondisi pandemi yakni 2020 lebih banyak dibandingkan 2021 dan 2019. Pada 2020, jumlah pasien gangguan jiwa mencapai 43.580 orang meningkat dibandingkan 2019 yaitu 41.532 orang.


Teddy mengatakan meski pandemi mereda, stressor atau faktor ekonomi terjadinya stres atau gangguan jiwa masih ada. Saat ini, terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, BBM, dan sejumlah orang masih belum mendapatkan pekerjaan. Hal ini timbul karena dampak pandemi yang berkelanjutan, salah satunya krisis ekonomi.

"Kasus yang paling banyak itu kesulitan ekonomi. Paling banyak, dan itu yang mengakibatkan depresi salah satunya. Kemudian, kehilangan pekerjaan. Dan, kondisi saat ini adalah depresi itu belum tertangani dengan baik," kata Teddy kepada detikJabar, Selasa (6/9/2022).

Teddy mengatakan jangkauan layanan kesehatan jiwa belum maksimal. Sehingga, banyak masyarakat yang tak tertangani saat mengalami depresi. "Banyak kasus yang tak tertangani, padahal saat pandemi itu depresi meningkat," kata Teddy.

Teddy mendorong agar pemerintah terus berupaya menangani kesehatan jiwa masyarakat. Sebab, hal ini berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Meski saat ini pemerintah telah memiliki aturan terkait penanganan kesehatan jiwa, seperti UU Nomor 18/204 tentang Kesehatan Jiwa, Perda Jabar Nomor 5/2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa dan aturan lainnya, namun hal ini tetap belum melayani secara maksimal.

"Itu masih di atas kertas. Belum dijalankan secara maksimal. Pemerintah punya wewenang dan tanggung jawab untuk masalah ini," kata Teddy.

Sementara itu, ahli kejiwaan RS Limijati Bandung Evine Gunawan mengatakan, stigma terhadap isu kesehatan jiwa sejatinya menjadi kendala. Stigma ini kerap menyebabkan pasien terhambat mendapatkan pertolongan kesehatan.

"Terutama kalangan remaja, karena tidak semua orang tua mengetahui dengan pasti soal isu kesehatan jiwa ini," kata Elvine.

Lebih lanjut, Elvine tak menampik orang tua kerap menyangkal dan melarang anaknya untuk mendapatkan pertolongan kesehatan jiwa. Kondisi ini bisa merugikan.

"Bisa berujung pada perburukan gejala atau anak melakukan perbuatan menyakiti diri sendiri," ucap Elvine.

(sud/iqk)