.webp)
Kelompok organisasi mahasiswa Cipayung di Kota Bandung, Jawa Barat menolak tegas rencana kenaikan harga BBM. Wacana itu dianggap bakal memperparah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil setelah pandemi COVID-19.
Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bandung Darma Tryputra mengatakan, wacana kenaikan harga BBM hanya akan memperburuk kondisi ekonomi warga, terutama kelas menengah ke bawah. Dia pun meminta pemerintah tidak gegabah mengambil kebijakan itu.
"Saya rasa perlu pertimbangan yang matang dalam mengambil kebijakan terkait wacana kenaikan harga BBM bersubsidi ini, karena ini sangat berpengaruh terhadap harga-harga bahan pokok nantinya," katanya dalam keterangan yang diterima detikJabar, Kamis (1/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
GMKI menyebut, ada opsi lain yang bisa dilakukan ketimbang harus menaikkan harga BBM. Sebab tentunya, kebijakan itu malah memberatkan dan bisa berdampak luas terhadap kondisi ekonomi saat ini.
"Kami melihat ada solusi alternatif yang bisa diambil oleh pemerintah, salah satunya dengan menekan pengawasan di lapangan agar BBM bersubsidi ini bisa tepat sasaran. Atau merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 terkait dengan pendistribusian BBM," tuturnya.
Bagi Darma, kebijakan menaikkan harga BBM hanya akan memperparah kondisi masyarakat saat ini. Bahkan, kata dia, bakal ada gejolak yang besar ketika pemerintah tidak mempertimbangkan desakan dari berbagai sisi dan tetap bersikukuh menaikkan harga BBM.
"Kita berharap pemerintah tidak sampai menaikan harga BBM bersubsidi, karena kalau itu terjadi saya yakin gejolak masyarakat akan sangat besar. Bahkan kami pun bersepakat akan melakukan demonstrasi sebagai bentuk aspirasi rakyat sekaligus dukungan terhadap masyarakat yang menolak kenaikan BBM bersubsidi ini," ucapnya.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bandung Ariel Ortega juga turut mengecam rencana kenaikan BBM subsidi. Ariel menolak dengan tegas kenaikan itu karena akan berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok lain yang semakin memberatkan masyarakat.
"Pencabutan subsidi BBM dan merealokasikannya pada bansos itu bukan solusi untuk menaikan perekonomian rakyat secara jangka panjang. Saya melihat bahwa pemerintah gagal. Naiknya harga bbm akan berdampak ke harga bahan pokok lain," katanya.
GMNI menyatakan, pengalihan BBM subsidi kepada bansos hanya akan menimbulkan persoalan baru. Selain masalah data penerima bantuan yang masih tak jelas, GMNI mengkhawatirkan penyaluran bansos nantinya malah akan tidak tepat sasaran.
"Padahal dengan memberikan keterjangkauan harga bahan pokok pun masyarakat senang, enggak usah dikasih bansos. Di sinilah kita dapat melihat bahwa pemerintah telah gagal," pungkasnya.
(ral/orb)
