.webp)
Dua partai politik di Jawa Barat, PDI Perjuangan dan Gerindra mengambil sikap menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. PDIP dan Gerindra pun mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan wacana tersebut karena bisa berimbas kepada rakyat.
Ketua PDIP Jabar Ono Surono mengatakan, partainya sudah sepakat menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Keputusan ini diambil sebagai bentuk rekomendasi PDIP Jabar saat rapat kerja wilayah (rakerwil) beberapa waktu lalu.
"Naiknya harga BBM akan sangat dikhawatirkan terjadinya inflasi yang tidak terkendali yang pada akhirnya juga membebani rakyat. Harga kebutuhan pokok melambung lantaran biaya produksi yang mengalami kenaikan," kata Ono dalam keterangan yang diterima detikJabar, Kamis (1/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ono yang juga menjabat anggota Komisi V DPR RI ini menyebut, dalam pidato di Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2022, Presiden Jokowi menyatakan APBN 2022 Semester I masih surplus.
Sehingga, ia menganggap keuangan negara masih mampu memberikan subsidi energi hingga Rp 502 Triliun. Apalagi, kata Ono, harga minyak dunia sedang turun di bawah 100 dolar AS per barel.
"Walau dikatakan bahwa anggaran subsidi membebani APBN dan penikmat BBM Subsidi masih banyak dirasakan oleh rakyat yang berkecukupan. Maka yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah memperketat penyaluran BBM subsidi kepada rakyat yang berhak dan memastikan penyaluran BBM Subsidi untuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi dan distribusi skala rakyat dan berkaitan dengan pangan dan bahan-bahan pokok lainnya. Seperti kegiatan pada sektor pertanian, perikanan dan umkm. Sehingga, subsidi sebesar Rp 502 triliun tepat sasaran," tuturnya.
Senada, Wakil Ketua DPD Gerindra Jabar Ihsanudin menyatakan rencana kenaikan BBM bersubsidi akan berdampak terhadap masyarakat. Terutama kalangan masyarakat bawah yang tentunya akan lebih direpotkan dengan ikut naiknya sejumlah kebutuhan pokok yang lain.
"Yang harus lebih diprioritaskan oleh pemerintah saat ini bukan menaikkah harga BBM, tapi penertiban distribusi BBM bersubsidi. Jangan sampai BBM bersubsidi dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak semestinya mendapatkan BBM bersubsidi," kata dia.
"Komitmen pemerintah atas pemberantasan mafia migas dan perbaikan masalah di hulu ke hilir harus konkrit. Karena mafia migaslah yang selama ini merugikan negara sehingga memicu kenaikan harga BBM bersubsidi," ucapnya menambahkan.
Gerindra Jabar pun menolak tegas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Bagi Ihsanudin, pemerintah harus mulai fokus pada penegakan hukum kejahatan migas dari hulu ke hilir.
"Kami atas nama masyarakat, menolak secara tegas rencana kenaikan harga BBM ini," tutur mantan aktivis mahasiswa angkatan 2000 tersebut.
(ral/orb)
