Jurus Bupati Majalengka Hadapi 'Kiamat' Honorer 2023

Erick Disy Darmawan - detikJabar
Minggu, 14 Agu 2022 04:00 WIB
Bupati Majalengka Karna Sobahi
Bupati Majalengka Karna Sobahi (Foto: Erick Disy Darmawan)
Majalengka -

'Kiamat' pegawai honorer di lingkungan pemerintah nampaknya akan segera terwujud. Terlebih, pemerintah pusat melalui Kemenpan RB sudah menetapkan penghapusan honorer di tahun 2023 nanti.

Mendengar hal itu, Bupati Majalengka, Karna Sobahi akan memperjuangkan nasib para pekerja harian lepasnya. Karna berharap semua honorer bisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Saya bersama Pak Sekda harus berusaha mengamankan mereka, memperjuangkan mereka," kata Karna saat diwawancarai wartawan.


Dalam menyikapi Surat Edaran (SE) Kemenpan RB Nomor B/511.01./22, tentang masalah permintaan laporan pendataan honorer. Bupati mengaku sudah mengkaji dan memimpin langsung rapat bersama organisasi perangkat daerah.

"Dinas-dinas yang menjadi leading sektor bawahnya honorer, seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, Satpol-PP kemudian PUTR, nanti kemudian mereka akan mendata," ujar dia.

Tindaklanjut hasil pendataan itu, pihaknya akan berupaya mengikutsertakan seleksi CPNS atau PPPK bagi mereka yang memenuhi syarat.

"Hasil nanti kami akan sampaikan ke sana dan kami akan mengantarkan data-data anak kami ke Kemenpan RB dan kami berusaha untuk mereka," jelas dia.

"Nanti bagaimana keputusan di sana, karena yang menentukan di sana. Mudah-mudahan mereka membuka hati," ujar dia menambahkan.

Sementara, menurut Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Majalengka, ada sebanyak 1.997 tenaga honorer yang tercatat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Majalengka.

Mereka kebanyakan tersebar di sejumlah dinas, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Majalengka.

(yum/yum)