Pemprov Jabar Bentuk Satgas Tangani Nasib Honorer Fasyankes

Sudirman Wamad - detikJabar
Selasa, 09 Agu 2022 19:30 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Foto: Sudirman Wamad/detikJabar)
Bandung -

Ribuan tenaga kesehatan (nakes) dan non-nakes yang bertugas di fasiltas pelayanan kesehatan (fasyankes) ketar-katir akan nasibnya. Pemprov Jabar pun membentuk satuan gugus tugas (satgas) untuk memastikan kepastian nasib honorer.

"Semua aspirasinya saya terima dengan baik, solusi Jabar adalah akan membentuk satgas. Jadi, antara perwakilan mereka dengan tim dari Jabar," mata Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Selasa (9/8/2022).

Ridwan Kamil mengatakan satgas akan transparan untuk mencari solusi. Semisal, ketika solusi kepastian nasib honorer nakes dan non-nakes itu berada di tingkat pusat, maka Pemprov Jabar dan honorer akan memperjuangkannya hingga tingkat pusat.


"Kalau kewenangannya provinsi, kita cari solusi di provinsi, kalau kewenangan bupati dan wali kota, kita buat (surat) edaran dan lain sebagainya. Sehingga mereka paham bahwa pak gubernur memperjuangkan aspirasi mereka," kata Ridwan Kamil.

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengaku realistis memperjuangkan nasib honorer. Jika ada kendala atau belum bisa diperjuangkan, dikatakan Kang Emil, ia akan menyampaikannya.

"Kalau bisa diubah dengan aturan, kita upayakan sehingga tidak akan miss-komunikasi. Sehingga kita paham, apalagi nakes di era pandemi sangat dibutuhkan banyak," kata Kang Emil.

Kang Emil juga menambahkan peningkatan pendapatan nakes juga harus menjadi perhatian. Ia akan mencari solusi sejalannya dengan kondisi keuangan atau anggaran yang membaik.

Ribuan nakes dan non-nakes honorer itu sempat berunjuk rasa di Gedung Sate. Honorer ini meminta bertemu dengan Kang Emil. Namun, pertemuan itu baru bisa dilakukan hari ini.

"Tadi kita menerima aspirasi dari guru honorer, nakes honorer yang sempat demo dalam tujuh hari terakhir. Pada saat demo saya belum bisa menemui, karena kedinasan keluar. Jadi baru tadi saya terima dengan baik," kata Kang Emil.

Sebelumnya, Wakil Ketua Forum Forum Komunikasi Honorer Fasyankes (FKHF) Jabar Saeful Anwar mengatakan pengangkatan status pegawai sejatinya diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 5/2014 tentang aparatur sipil negara (ASN). Status P3K harus melalui persyaratan dan uji kompetensi terlebih dahulu. Namun, FKHF meminta agar anggotanya dikecualikan dalam proses uji kompetensi.

Kendati meminta agar bisa menjadi P3K melalui jalur afirmasi, Saeful mengaku FKHF tak menutup diri tentang aturan atau persyaratan untuk bisa menjadi P3K.

"Kita ini sudah mengorbankan waktu untuk tidak bekerja di tempat yang lain. Artinya kami sudah cinta sama fasyankes, kami sudah mengabdi. Jadi pemerintah tolong afirmasi kami, bedakan cara perekrutan kami dengan teman-teman yang dari umum (honorer)," kata Saeful kepada awak media usai audiensi dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Selasa (9/8/2022).



Simak Video "Ratusan Nakes di Dompu Mogok Kerja Gegara Dilarang Daftar PPPK"
[Gambas:Video 20detik]
(sud/dir)