DPRD Bandung Minta Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dimaksimalkan

Rifat Alhamidi - detikJabar
Jumat, 05 Agu 2022 00:14 WIB
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Ahmad Nugraha.
Foto: Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Ahmad Nugraha (Istimewa).
Bandung -

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha mengatakan pendidikan dan kesehatan adalah pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian, kedua pelayanan tersebut harus diberikan secara maksimal kepada masyarakat, terutama bagi warga Kota Bandung yang tidak memiliki biaya atau tidak mampu.

"Pendidikan dan kesehatan adalah pelayanan dasar, dan di anggaran Kota Bandung ada hak-hak masyarakat yang harus diberikan melalui pelayanan oleh pemerintah," ujarnya dikutip dari laman resmi DPRD Kota Bandung, Kamis (4/8/2022).

Menurut Achmad, kondisi pendidikan maupun kesehatan di Kota Bandung sudah cukup baik, meski ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa setiap anak di Kota Bandung harus memperoleh pendidikan, terlebih adanya anggaran bantuan pendidikan bagi warga tidak mampu.


"Maka saya tekankan jangan sampai ada anak di Kota Bandung, yang tidak bersekolah atau mengenyam pendidikan karena persoalan biaya," tuturnya.

Lebih jauh, ia berharap masyarakat Kota Bandung tidak terlalu memaksakan anak-anaknya pada sekolah negeri. Mengingat masih banyak sekolah-sekolah swasta yang berkualitas di Kota Bandung.

"Sekolah swasta dan negeri sama, meski ada perbedaan terkait fasilitas termasuk di sekolah negeri juga. Tapi yang paling penting kualitas guru, yang saya rasa di Kota Bandung sudah cukup bagus," katanya.

Sementara itu, untuk bidang kesehatan, pihaknya telah lama mendorong untuk adanya anggaran bagi warga tidak mampu, bahkan sebelum adanya BPJS Kesehatan. Pasalnya masih banyak warga yang tidak mampu, yang kesulitan biaya ketika ingin berobat.

"Sebelum adanya BPJS, kami sudah mendorong agar adanya bantuan kesehatan bagi warga yang tidak mampu," ucapnya.

Selain itu, diharapkan bantuan kesehatan yang diberikan tepat sasaran, yakni benar-benar kepada warga yang kurang mampu.

"Maka ini yang diharapkan dengan adanya iuran BPJS, artinya ada gotong royong dari masyarakat untuk membantu biaya pengobatan bagi warga yang kurang mampu. Tapi perlu diingat ini harus tepat sasaran," pungkasnya.

(ral/mso)