Catat! Mulai Agustus Imunisasi Bagi Balita di Sukabumi Dibuka Lagi

Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Kesehatan kembali membuka pelayanan imunisasi bagi batita dan balita. Diketahui, selama dua tahun pandemi COVID-19 pelayanan yang biasanya ada di Posyandu tersebut ditutup.

Kepala Bidang P2P Dinkes Kota Sukabumi dr. Wahyu Handriana mengatakan, pemberian imunisasi itu seiring dengan program Kementerian Kesehatan yaitu Bulan Imunisasi Nasional (BIAN). Selain memberikan imunisasi, pihaknya juga akan melakukan kegiatan penimbangan untuk mencegah stunting dan pemberian vitamin A.

"Akan dilakanakan Abang Bian, itu di bulan Agustus dengan sasaran balita akan diberikan vitamin A, penimbangan untuk mencegah stunting dan pemberian imunisasi campak & rubella disertai dengab mengejar vaksin-vaksin yang belum," kata Wahyu, Minggu (31/7/2022).

Dia mengatakan, warga yang memiliki balita tinggal mendatangi beberapa fasilitas kesehatan seperti Posyandu, Puskesmas, Lembaga Pendidikan, Rumah Sakit, Klinik dan Bidan Mandiri untuk mendapatkan imunisasi tersebut. Pihaknya juga menegaskan, imunisasi ini tanpa dipungut biaya sepeser pun alias gratis.

"Target campak dan rubella kurang lebih 24.384 balita yang akan kita berikan sasaran Bian. Untuk balita yang ditimbang 26 ribu lebih. Jadi untuk penimbangan satu bulan ini kegiatan di semua posyandu yang ada di Kota Sukabumi," sambungnya.

Dinggung soal kondisi stunting di Kota Sukabumi, Wahyu menjelaskan berdasarkan data yang diambil pada Februari 2022 lalu mencatat ada sekitar 1.110 balita stunting. Menurutnya, terjadi penurunan jika dibandingkan tahun lalu.

"Hasil penimbangan di bulan Februari, masih ada balita yang stunting sebanyak 1.110 balita, itu terjadi penurunan. Alhamdulillah memang di Kota Sukabumi tidak lebih dari 6 persen dari jumlah Balita yang ada," ungkapnya.

Sama halnya dengan kondisi balita yang gizi buruk, Wahyu menyebut jika jumlah balita di Kota Sukabumi yang mengalami gizi buruk hanya hitungan jari. Wahyu bilang, balita yang gizi buruk sudah dalam penanganan pihak terkait.

"Gizi buruk hanya hitungan jari, terakhir di data kami itu ada 12 dan itu sedang dalam penanganan Dinkes dan lintas sektor. Karena untuk penanganan gizi buruk dan stunting koordinasinya tidak hanya di Dinas Kesehatan tapi juga lintas sektor seperti Dinas Dalduk, Dinas Sosial dan juga melalui arahan ibu Wali Kota sebagai Ketua PKK," katanya.