.webp)
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB) sedang morat-marit akibat krisis keuangan yang terjadi hingga berdampak pada banyak hal, mulai dari beban upah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) hingga rendahnya serapan anggaran.
Untuk permasalahan gaji TKK misalnya, merujuk pada hasil penghitungan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB anggaran honor TKK hanya tersedia untuk sembilan bulan atau sampai September.
Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi 4 DPRD KBB Bagja Setiawan mengatakan ada problematika yang terjadi di tubuh eksekutif dalam penyusunan anggaran belanja daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bisa jadi, ya boleh lah menggunakan kata kurang cermat. Kemudian komunikasi atau koordinasi yang kurang dengan pemerintah di atasnya," ujar Bagja saat dihubungi, Jumat (29/7/2022).
Kondisi krisis yang dialami Pemda KBB, kata Bagja, diperparah dengan rendahnya serapan belanja daerah dari masing-masing SKPD yang masih di bawah 40 persen.
"Asumsi belanja kita itu Rp 3,2 triliun, berarti serapannya baru sekitar Rp 1,3 triliun. Artinya masih ada sekitar Rp 2 triliun sisa ini harus dilakukan pengembalian untuk bisa menutupi defisit. Jadi nanti ada efisiensi kira-kira program mana yang tidak prioritas sehingga kita tunda dan kita realisasikan tahun depan," kata Bagja.
Dalam penyusunan APBD tahun 2022, Bagja menyebut hal itu sudah sesuai perundang-undangan yang berlalu dengan melibatkan TAPD, komisi, serta Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB untuk konsolidasi perencanaan anggaran tahun berjalan.
"Saya pikir dalam penyusunannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hanya saja APBD ini kan baru angka estimasi, bukan angka pasti. Nah mungkin ini tidak dihitung secara cermat jadi miss," kata Bagja.
Seharusnya Pemda KBB buru-buru menyusun langkah antisipasi jika perencanaan yang telah dirancang meleset dari yang dibayangkan. Namun karena tak dilakukan, makan kondisi tersebut makin membuat Pemda KBB kelabakan.
"Persoalannya ini (langkah antisipasi) tidak dilakukan, jadi ada miss realisasi dari perencanaan yang dibuat akhirnya kelabakan mencari solusinya. Karena tidak dibuat perencanaan antisipasi di tahun ini, harus jadi pelajaran untuk kita ke depan," tutur Bagja.
Untuk mengatasi defisit anggaran Pemda KBB harus memperbaiki pengelolaan program dengan skala prioritas hingga menaikkan pendapatan jika memungkinkan.
"Jadi untuk mengurangi defisit ini, cara menutupnya kita naikkan pendapatan kalau mungkin. Kemudian di pembahasan, kita coba diskusi dengan SKPD maupun TAPD, kira-kira mana belanja yang bisa tidak direalisasikan dulu tahun ini untuk menutup kekurangan defisit tadi. Mudah-mudahan di tahun 2023 tidak terjadi hal-hal seperti ini," ujar Bagja.
"Kondisi keuangan kita (Pemda KBB) memang sedang terbatas. Untuk gaji TKK kenyataannya memang hanya sanggup untuk 9 bulan," ungkap Asep kepada wartawan, Kamis (28/7/2022).
Di Februari 2022 pihaknya sempat menyusun skema pemotongan honor TKK sebagai upaya meregangkan anggaran agar bisa memenuhi honor TKK sampai 12 bulan.
Rencana pemotongan honor TKK tersebut tercantum dalam surat edaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) nomor 900/228/BKAD tentang pedoman pembayaran honorarium non PNS perangkat daerah tahun anggaran 2022.
"Nah dengan skema itu kita harapkan ada upaya dari dinas untuk mengurangi gaji jadi bisa diregangkan sampai 12 bulan. Tapi skenario berantakan karena otoritasnya bukan hanya di kita," tutur Asep.
Simak Video "Video Purbaya Minta Maaf soal Ribut-ribut Dana Daerah: Tapi Kerja yang Benarlah!"
[Gambas:Video 20detik]
(dir/dir)
