Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menilai gagasan yang diutarakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merupakan salah satu solusi. Kendati demikian, pihaknya akan mengkaji terlebih dulu.
Hal itu terkait gagasan yang diutarakan Mendagri Tito Karnavian kepada wartawan seusai menghadiri acara Wisuda di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, kemarin.
Tito saat itu meminta Kepala Daerah dan Kementerian Lembaga agar dapat menyalurkan pegawai honorer yang tidak lolos seleksi penjaringan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Penyaluran tersebut, diantaranya ke BUMN, BUMD, perusahaan swasta atau dengan memnerikan bantuan permodalan perbankan agar menjadi wiraswasta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal itu adalah salah satu alternatif solusi yang dikembangkan oleh Pak Mendagri dan saya menyambut baik solusi itu," ungkap Dony kepada detikJabar, Jumat (29/7/2022).
Kendati demikian, sambung Dony, pihaknya akan mengkaji terlebih dulu atas gagasan yang diutarakan Mendagri tersebut. Pasalnya, pihaknya harus menyesuaikan dengan kondisi di daerah.
Menurut Dony, sektor-sektor yang dapat dikaji oleh Pemkab Sumedang diantaranya penyaluran tenaga honorer ke BUMD, perusahaan swasta atau bantuan permodalan untuk berwiraswasta.
Dony memisalkan kajian terkait kondisi BUMD di Sumedang. Kaitannya dengan standarisasi yang diberlakukan oleh BUMD selama ini.
"BUMD itu kan ada standarnya, semisal pada PDAM, jika cakupan pelanggan sekian maka karyawannya harus sekian," terang Dony.
Kajian lainnya, sambung Dony, terkait perusahaan swasta. Sektor ini tentunya berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki.
"Perusahaan swasta kan kalau merekrut orang harus dengan kompetensi dan kualifikasi untuk menunjang kinerja di perusahaan tersebut," terang Dony.
Dony menegaskan, pihaknya menyambut baik atas usulan Mendagri tersebut. Meski demikian pihaknya akan mengkajinya untuk lebih lanjut.
"Makanya akan dikaji lebih lanjut di daerah tapi kami menyambut baik atas usulan itu," ucapnya.
(dir/dir)