Misteri Identitas 46 WNI Calon Haji Furoda yang Dideportasi Saudi

Polemik soal 46 calon jemaah haji furoda yang dideportasi Pemerintah Arab Saudi pada awal Juli lalu karena menggunakan visa tak resmi hingga saat ini masih belum menemui titik terang.

Sampai saat ini Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih belum menerima laporan dari korban ataupun perwakilan keluarga korban yang mengaku merasa dirugikan.

Sekadar informasi, ke 46 calon jemaah haji furoda itu menggunakan jasa travel PT Alfatih Indonesia Travel. Usut punya usut perusahaan itu tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

"Kita juga aneh, sampai saat ini tidak ada satupun jemaah haji furoda yang mengaku dirugikan melapor ke kami atau pihak kepolisian," ungkap Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag KBB Didin Saepudin saat dihubungi detikJabar, Kamis (28/7/2022).

Didin menyebut pihaknya menjadi bertanya-tanya siapa sosok 46 calon jemaah haji furoda yang dideportasi Pemerintah Arab Saudi tersebut namun tak kunjung melapor.

"Tanda tanya akhirnya, yang 46 ini bagaimana nasibnya? Kami sudah merespons langsung ke lokasi yang disebutkan jadi tempat PT Alfatih tapi nihil. Kemudian koordinasi dengan polisi, pak kapolresnya sendiri yang bilang memang tidak ada yang melapor," ujar Didin.

Didin mengatakan pihaknya bahkan sudah dipanggil oleh Polda Jabar untuk dimintai keterangan terkait perkembangan kasus tersebut.

"Kemarin kami sudah diperiksa oleh polda, dan dimintai keterangan terkait perkembangan kasus haji furoda. Kami juga sudah diminta melapor, tapi kan dalam hal ini kami (Kemenag) KBB tidak dirugikan," ucap Didin.

Didin mengatakan pihaknya saat ini tetap menunggu laporan dari 46 korban PT Alfatih Indonesia Travel dan bakal memberikan pendampingan jika memang dibutuhkan.

"Kalau mereka datang seorang saja melapor. Nanti akan pendampingan, tapi ya itu tadi sampai sekarang enggak ada (lapor). Atau nanti menunggu pimpinan pulang dari tanah suci jadi ditindaklanjuti langsung dari pusat yang pasti memegang data jemaahnya," tutur Didin.