.webp)
Ratusan tenaga kesehatan (nakes) honorer di Kabupaten Sumedang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumedang, Selasa (19/7/2022). Aksi mereka terkait rencana penghapusan tenaga honorer non ASN pada 2023.
Lengkap dengan mobil komandonya, mereka berorasi dan berkumpul di depan gerbang gedung DPRD Sumedang. Sambil mengacung-acungkan spanduk, mereka pun menyanyikan yel-yel tuntutannya.
"Minggir dong, minggir dong, pasukan honorer mau lewat, kami datang di sini untuk memperjuangkan hak kami yang direbut siluman," ucap mereka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Persib Bandung Umumkan Jersey Baru |
"Honorer garda terdepan, pandemi pun dimusnahkan, nyawa pun dikorbankan tuk pengabdian," sahut yang lainnya saat menyanyikan yel-yel tuntutannya.
Sri Rahayu Utami (33), salah satu Bidan di Puskesmas Wado mengaku resah dengan rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang.
Ia yang telah mengabdi selama 10 tahun serta masih berstatus tenaga honorer khawatir jika tidak termasuk dalam penjaringan tenaga ASN baik berstatus PNS maupun P3K kelak. Ia khawatir jika data yang masuk nanti adalah data 'siluman'.
"Ya saya takutnya yang masuk nanti, datanya adalah data siluman, takutnya data saya yang telah mengabdi lama digantikan oleh data orang lain," ucapnya.
Sementara itu, Hendi (38), salah seorang sopir ambulans mengaku khawatir dengan adanya kebijakan sistem outsourhing yang akan diberlakukan bagi non nakes kelak. Ia bersama rekan-rekannya yang lain menolak dengan sistem tersebut.
"Ya kami para sopir ambulans menolak jika ke depan diberlakukan sistem outsourching, alasanya kami pun sama-sama berjuang dengan para nakes lainnya saat pandemi Covid-19 berlangsung," terangnya.
Baca juga: Keripik Tempe yang Rasanya Korea Banget |
Ia berharap paling tidak dapat diangkat menjadi tenaga ASN berstatus P3K seperti para nakes lainnya.
"Harapan kami paling tidak jadi P3K," ujarnya.
Hingga pukul 12.13 WIB, ratusan tenaga honorer masih bertahan di depan Gedung DPRD Sumedang yang berada di Kawasan Alun-alun Sumedang. Mereka masih menunggu hasil keputusan audiensi dari koordinator aksi dengan para anggota dewan.
(mso/mso)
