.webp)
Sebanyak 46 calon jemaah haji furoda asal Indonesia yang dideportasi otoritas Arab Saudi karena menggunakan visa tidak resmi diduga bukan warga Kabupaten Bandung Barat.
Ke 46 calon jemaah haji tersebut berangkat menggunakan jasa PT Alfatih Indonesia Travel yang disebut-sebut beralamat di Jalan Panorama 1 Nomor 37, Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, KBB. Namun faktanya bangunan dengan alamat itu merupakan sebuah penginapan.
Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag KBB, Didin Saepudin dugaan tak ada calhaj yang benar-benar berasal dari Bandung Barat karena sampai saat ini belum ada pihak keluarga maupun calhaj yang melapor pada Kemenag maupun pihak kepolisian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami justru mensinyalir calhaj furoda ini tidak ada yang asli dari KBB, karena kalau dari KBB pada saat ada kejadian seperti ini minimal keluarganya pasti datang ke kami atau kepolisian. Sampai saat ini tidak ada (yang melapor)," ujar Didin saat dihubungi, Rabu (6/7/2022).
Didin menyebutkan Kemenag KBB bersama pihak kepolisian mendorong agar para calon jemaah haji furoda yang menjadi korban perusahaan travel bodong itu segera melapor agar bisa ditindaklanjuti.
"Sejak hari ini kami mungkin akan pasif saja menunggu masyarakat yang melapor kepada kami. Insya Allah kita tindaklanjuti kalau enggak ya apa yang harus kita tindaklanjuti," tutur Didin.
Pihaknya juga belum mengetahui dimana lokasi pasti PT Alfatih Indonesia Travel. Sebab alamatnya yang ada di Lembang ternyata berupa sebuah penginapan bernama Cahya Panorama. Kemudian informasi perusahaan tersebut beralamat di Parongpong juga tak terbukti.
"PT Alfatih Indonesia Travel ini sengaja menggunakan alamat palsu sehingga keberadaannya sampai saat ini belum diketahui," ucap Didin.
Sementara itu Camat Lembang Herman Permadi mengatakan sampai saat ini pihaknya belum juga mendapatkan informasi pasti terkait domisili dan identitas lengkap tiga calhaj furoda yang diduga merupakan warga Lembang.
"Memang sebelumnya ada informasi diduga tiga warga Lembang menjadi korban (haji furoda), tapi sampai saat ini itu masih belum jelas. Ke pihak desa juga tidak ada yang tahu," tutur Herman.
Herman menyebut ketiga warga yang disebut berasal dari Lembang itu kemungkinan hanya memiliki KTP Lembang namun tak berdomisili di Lembang.
"Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, bisa saja warga itu disebut warga kami karena punya KTP Lembang, tapi tidak tinggal di Lembang. Dan secara ekonomi juga seperti tidak mungkin warga kami ada yang mau bayar ratusan juta untuk naik haji secara instan," kata Herman.
(dir/dir)
