Wabup Sahrul Baru Tahu Anggaran Interior Ruang Kerja Rp 2,2 M

Bandung -

Pemkab Bandung menganggarkan pengadaan renovasi interior ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung. Total anggarannya mencapai Rp 2,2 miliar yang berasal dari APBD Kabupaten Bandung tahun 2022.

Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan membenarkan rencana renovasi tersebut. Perencanaannya pun sudah dilakukan sejak setahun lalu.

"Memang ini kan kalau untuk proses tender dan sebagainya yang saya dengar itu sudah ya. Pemborongnya juga sudah ada. Yang saya tahu itu progresnya sudah setahun ya cuman selebihnya saya tidak tahu lagi bagaimana-bagaimananya," ujar Sahrul, saat dikonfirmasi, Rabu (22/6/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, Sahrul menuturkan tidak mengetahui besaran anggaran yang dilakukan untuk proyek tersebut. Bahkan, dia menyarankan hal tersebut bisa ditanyakan ke Sekretaris Daerah (Sekda) atau Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung.

"Nah memang kalau untuk berapa besaran anggaran dan lain-lainnya saya sendiri kurang mengetahui detailnya ya. Itu mungkin bisa ke Sekda dan PUTR. Karena memang secara teknis saya tidak mengetahui," katanya.

Pihaknya mengungkapkan mengetahui jumlah anggaran tersebut mencapai Rp 2,2 miliar setelah diperbincangkan publik. "Kalau untuk nilai anggaran yang mencapai 2 M, itu malah saya juga baru tahu, kan sempat ramai ya," ungkap Sahrul.

Mantan pemain sinetron Jin dan Jun mengatakan tidak menjadi persoalan jika anggaran yang mencapai Rp 2 Miliar tersebut telah melalui aturan dan prosedur yang ada.

"Kalau memang dari sisi penganggaran ternyata sudah sesuai prosedur dan memang memungkinkan, saya kira itu juga tidak jadi masalah. Hanya memang ini sudah setahun ya proses rehabnya, jadi itu saya tidak tahu juga sebenarnya kenapa. Dan saya juga merasa saya tidak punya hak untuk mengetahui detail tentang itu ya. Dari proses awalnya saya juga tidak tahu," tuturnya.

Dia menambahkan, adanya renovasi tersebut bisa menjadi motivasi lebih untuk Pemkab Bandung bisa lebih baik dalam kinerja. Apalagi, menurutnya, jika hal tersebut telah melalui proses yang sesuai prosedur.

"Namun bagi saya, sebagai bagian yang ada dalam sistem pemerintah saat ini, dengan adanya proses pembangunan ini saya kira itu hal yang baik ya. Kalau memang sudah sesuai dengan prosedur yang ada, saya kira tidak ada masalah," pungkasnya.